Pemerintah Akan Bentuk Dana Pariwisata

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno, Rabu (04/10/2023), usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta. “Baru saja kami mendapatkan arahan dalam rapat bersama Bapak Presiden bahwa akan dibentuk tourism fund atau dana yang akan mendukung pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Ini seperti untuk mengundang event-event berkelas internasional, event-event budaya, olahraga maupun MICE (meeting, incentive, convention & exhibition),” kata Menparekraf dalam keterangan resmi.

Baca Juga

Sandiaga: Beri Dampak Ekonomi Rp 3,5 Triliun, Indonesia Siap Gelar MotoGP 2023

Sandi mengungkapkan, dana pariwisata sudah diperkenalkan di beberapa negara yang memberikan penekanan khusus terhadap pengembangan pariwisata. Ini seperti Singapura dan Arab Saudi.

“Arahan Bapak Presiden, rencana tersebut segera ditindaklanjuti dengan segera (pembentukan dana pariwisata),” ujarnya.

Kekuatan Budaya Nusantara
Dana Pariwisata Indonesia, kata Sandi, akan dibentuk dengan pendekatan tata kelola yang baik dan difokuskan pariwisata berkelanjutan, berkualitas, hijau, dan mengutamakan kekuatan budaya Nusantara. “Nanti, wisatawan yang datang ke Indonesia bukan hanya diukur oleh kuantitasnya, jumlahnya. Tapi, juga oleh kualitas, lama tinggalnya, belanjanya di ekonomi lokal maupun bagaimana mereka bisa menciptakan peluang usaha dan lapangan pekerjaan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” ujarnya.

Baca Juga

Marketplace Pariwisata (PGJO) Lirik Potensi Bisnis Wisata di Indonesia Timur

Terkait sumber pendanaan, Sandi menyebut bahwa pemerintah masih melakukan kajian apakah nantinya menggunakan dana abadi, devisa sektor pariwisata, ataupun sumber dana lainnya. Pemerintah juga akan membentuk tim khusus untuk mengkaji hal tersebut agar menghasilkan pendanaan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas sektor pariwisata nasional.

“Sumber pendanaannya akan ditelaah, sehingga governance-nya terjaga tapi tidak akan membebani APBN terlalu besar, tidak akan membebani  wisatawan juga. Kita akan cari equilibrium di mana ini akan menjadi berkelanjutan, tidak memberatkan, tapi justru akan menambah kualitas dan aspek sustainability dari sektor pariwisata kita,” ujarnya.

Sedangkan terkait pengelolaan, Menparekraf mengatakan bahwa saat ini terdapat sejumlah opsi yang akan diputuskan dalam waktu dekat. Opsi tersebut meliputi pengelolaan di bawah BUMN maupun Kementerian Keuangan.

“Ini akan difinalkan pengelolaannya apakah akan dibentuk di bawah BUMN yang sudah ada yaitu InJourney, atau di lembaga-lembaga yang sudah ada seperti lembaga pengelola dana di bawah Kementerian Keuangan,” tandasnya.