Negosiasi RI-Freeport Berjalan Alot, Bahlil Beberkan Penyebabnya
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia membeberkan penyebab alotnya proses negosiasi penambahan kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI).
Presiden Jokowi sebelumnya juga mengakui, proses negosiasi antara pemerintah dan Freeport-McMoRan berlangsung alot. Pemerintah menargetkan penambahan kepemilikan saham negara di PTFI menjadi 61% dari sebelumnya 51%.
Baca Juga
Bahlil menjelaskan, berkaitan dengan negosiasi penambahan kepemilikan saham, pemerintah menyertakan sejumlah syarat kepada Freeport untuk memperoleh perpanjangan kontrak melalui izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Salah satunya agar Freeport membangun smelter di Papua.
Persyaratan itulah, menurut Bahlil, yang antara lain membuat proses negosiasi berlangsung alot. “Selama ini kan Freeport membangun smelter-nya di luar Papua, padahal tambangnya di Papua. Kami kan ingin pemerataan pertumbuhan ekonomi di Papua," tegas Bahlil di sela-sela open house di rumah dinasnya di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2024).
Pemerintah, kata Bahlil Lahadalia, juga menginginkan penambahan lagi kepemilikan saham sebesar 10% di PTFI usai masa kontrak IUPK perusahaan itu berakhir pada 2041.
Baca Juga
Progres Tahap Akhir, Menteri ESDM Sebut Smelter Freeport di Gresik Beroperasi Juni 2024
Bahlil menambahkan, penambahan saham sebesar 10% akan membuat pemerintah menguasai 61%saham PTFI. Bahkan dengan kepemilikan 51% saat ini pun, Indonesia sejatinya sudah menjadi pemilik saham mayoritas di PTFI.
"Jadi, Freeport bukan lagi Freeport-McMoRan, tetapi sudah jadi Freeport Indonesia. Kalau sudah punya sendiri, kenapa sulit diperpanjang?!" ujar Bahlil.
Menteri Investasi optimistis Freeport dapat memenuhi permintaan pemerintah Indonesia. "Saya salah satu yang menegosiasikan itu, jadi insyaallah," tutur dia.
