Menkominfo Klaim Satgas Efektif Turunkan Pengakses Situs Judi Online hingga 50%
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengeklaim Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring (Satgas Judi Online) efektif menekan aktivitas judi online yang sudah sangat meresahkan.
Menurut Budi Arie, kehadiran Satgas Judi Online berhasil menekan angka pengakses situs judi online di Tanah Air hingga 50%. Kemudian nilai deposit yang disetorkan ke situs judi online juga berkurang hingga Rp 34,49 triliun.
"Kalau Satgas Judi Online ini diperkuat, masyarakat yang mengakses (situs judi online) bisa ditekan hingga 80% dan deposit (yang disetorkan) ke situs judi online (bisa ditekan) hingga Rp 45,79 triliun," katanya dalam acara Sosialisasi Pencegahan Aktivitas Perjudian di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2024).
Terkait dengan upaya pemberantasan judi online, Budi Arie menyebut Kemenkominfo telah memutus akses ke lebih dari 2,64 juta situs judi online sepanjang 17 Juli 2023-23 Juli 2024. Pada periode tersebut juga dilakukan pemblokiran 573 akun dompet digital (e-wallet).
Baca Juga
Kemudian pada periode yang sama Kemenkominfo juga sudah menghapus 23.663 konten judi online yang disisipkan ke situs pemerintahan. Sebanyak 22.205 sisipan konten judi online di situs lembaga pendidikan juga berhasil dihapus pada periode tersebut.
Kemenkominfo juga melakukan pembaruan kata kunci atau keyword pencarian yang digunakan untuk memantau konten bermuatan judi online ke Google dan Meta.
"Penyampaian keyword terkait judi online kepada Google sejumlah 20.595 sepanjang 7 November 2023 hingga 23 Juli 2024. Kepada Meta sejumlah 3.961 keyword sejak 15 Desember 2023 hingga 23 Juli 2023,” ujar Budi Arie.
Sejak September 2023 hingga 23 Juli 2024, Kemenkominfo telah meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pemblokiran ke 6.199 rekening bank terkait judi online.
Baca Juga
Perangi Judi Online, BRI Blokir Rekening dan Terapkan Sistem Anti Money Laundering
Pria yang juga dikenal sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi atau Projo itu juga meminta semua pihak terkait untuk mencari terobosan dalam memberantas judi online. Karena bandar atau operator judi online melakukan berbagai upaya untuk menjaring lebih banyak pemain dan menyiasati pemblokiran yang dilakukan oleh pemerintah.
"Mencari terobosan untuk memberantas judi online karena dia (bandar atau operator judi online) itu menggunakan teknologi yang maju, pakai AI (artificial intelligence atau kecerdasan buatan), kita harus update (memperbarui) teknologi," pungkasnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengesahkan pembentukan satgas tugas (satgas) khusus untuk memberantas judi online melalui keputusan presiden (Keppres) yang diteken pada Jumat (14/6/2024). Keppres yang dimaksud adalah Keppres No. 21/2024 Satgas Pemberantasan Perjudian Daring yang berisi 15 pasal.
Berdasarkan Pasal 5 Keppres No. 21/2024 susunan anggota Satgas Pemberantasan Perjudian Daring terdiri atas Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM sebagai Ketua Satgas, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) sebagai Wakil Ketua Satgas. Kemudian Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sebagai Ketua Harian Pencegahan dan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemenkominfo sebagai Wakil Ketua Harian Pencegahan.
Baca Juga
Jokowi Ingatkan Perwira TNI-Polri soal Ancaman Perang Siber hingga Judi Online
Kemudian, dalam Satgas Pemberantasan Perjudian Daring terdapat anggota bidang pencegahan dari sejumlah pemangku kepentingan terkait, antara lain Kementerian Agama (Kemenag), Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara (BIN), OJK, TNI, dan Polri.
Selanjutnya, Ketua Harian Penegakan Hukum adalah Kapolri dan Wakil Ketua Harian Penegakan Hukum Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri. Adapun, anggota bidang penegakan hukumnya ada dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan Hukum (Kemenko Polhukam), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kejaksaan Agung, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), BIN, dan OJK.
