Masa Tugas Akan Berakhir, Ini Program Belanja Jokowi hingga Akhir 2024
JAKARTA, investortrust.id - Masa tugas Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Jelang masa tugas berakhir, masih terdapat sejumlah program belanja pemerintah yang disiapkan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan terdapat beberapa pos belanja yang mengalami perubahan signifikan. Alokasi bantuan sosial (bansos) pangan, kata dia, berubah dan akan mendapat tambahan anggaran.
“Alokasi bantuan beras dan bantuan daging, ayam, dan telur yang akan diperpanjang tiga bulan yaitu Agustus, Oktober, dan Desember untuk pembayarannya ini akan menambah biaya Rp 11 triliun,” kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Jakarta, Senin (8/7/2024).
Baca Juga
Sepakat dengan Jokowi soal BPK, Prabowo: Tiap Rupiah Harus Berguna untuk Bangsa
Selain itu, kata Sri Mulyani, belanja yang mengalami kenaikan juga terlihat di subsidi pupuk. Bendahara Negara ini mengatakan volume subsidi pupuk yang diputuskan dengan DPR mengalami kenaikan membuat tambahan anggaran sebesar hingga Rp 24 triliun.
Tambahan anggaran juga berlaku untuk insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) bagi perumahan. Sri Mulyani mencatat penambahan PPN DPT akan dianggarkan sebesar Rp 500 miliar.
“Terdapat belanja-belanja yang bersumber dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri akan direalisasi Rp 105,9 triliun,” kata dia.
Sementara itu, belanja yang berasal dari hibah untuk pelaksanaan pilkada yaitu dari pemda ke KPU mencapai Rp 32,3 triliun.
Baca Juga
Dilaporkan sebelumnya bahwa outlook penyerapan belanja negara diperkirakan membengkak menjadi sebesar Rp 3.412,2 triliun, atau 102,6% dari target dalam APBN 2024 sebesar Rp 3.325,1 triliun.
Realisasi tersebut berasal dari realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.558,2 triliun yang naik 3,67% dari target belanja sebesar Rp 2.467,5 triliun. Belanja itu ditargetkan naik 14,2% secara tahunan.
Sementara itu, transfer ke daerah (TKD) realisasinya tak jauh beda. Target TKD hingga akhir tahun sebesar Rp 854 triliun atau lebih rendah 3,1% secara tahunan. Angka ini di bawah pagu sebesar Rp 857,6 triliun.
Pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp 2.802,5 triliun. Masih tumbuh tipis 0,7%.
Inilah yang menyebabkan defisit APBN yang membengkak itu dari yang semula dirancang dalam APBN 2024 senilai Rp 522,8 triliun atau hanya sebesar 2,29% dari PDB, menjadi menjadi sebesar Rp 609,7 triliun, atau 2,7% dari PDB.
