Gobel Minta Pemerintah Tak Kendur Bangun Daerah Perbatasan
JAKARTA, investortrust.id – Ketua Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan DPR, Rachmat Gobel meminta pemerintah tidak mengurangi perhatiannya dalam membangun daerah perbatasan. Ditekankan Gobel, membangun Indonesia dari pinggiran merupakan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Untuk itu, pembangunan daerah perbatasan jangan kendur, meski kondisi keuangan tidak dalam kondisi longgar.
“DPR meminta kepada pemerintah agar pembangunan daerah perbatasan tidak kendur. Tetap gaspol,” kata Gobel dalam keterangan pers yang diterima, Jumat (7/6/2024).
Baca Juga
Kunjungi Pabrik, Gobel: Industri Tepung Singkong Juga Bisa Hasilkan Devisa
Hal itu disampaikan Gobel saat memberikan sambutan dalam acara rapat koordinasi pengendalian pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dan perencanaan pembangunan kawasan perbatasan di Gedung The Tribrata Darmawangsa, Jakarta, Kamis (6/6/2024).
Rapat tersebut turut dihadiri Menko Polhukam Hadi Tjahjanto dan Mendagri yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Tito Karnavian.
Rachmat Gobel mengatakan, ada sejumlah langkah agar pembangunan daerah perbatasan tetap lancar. Pertama, melakukan efisiensi anggaran agar roda pembangunan di daerah perbatasan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kedua, melakukan optimalisasi anggaran agar hasil pembangunan tidak mengendor. Ketiga, tetap memberikan prioritas terhadap pembangunan daerah perbatasan. Keempat, anggaran pembangunan wilayah perbatasan yang ditempatkan di kementerian dan lembaga jangan digunakan untuk keperluan lainnya.
“DPR sudah memberikan persetujuan terhadap anggaran pembangunan daerah perbatasan. Karena itu walau di tengah situasi yang berat, DPR meminta kepada pemerintah agar melakukan efisiensi dan optimalisasi anggaran di kementerian dan lembaga agar pembangunan di daerah perbatasan tetap lancar,” kata Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) tersebut.
Rachmat Gobel mengatakan, daerah perbatasan sebelumnya dianggap sebagai wilayah belakang sehingga tidak menjadi perhatian. Untuk itu, kondisi masyarakat di perbatasan menjadi lebih tertinggal dan terbelakang dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Wilayah perbatasan tersebut, katanya, menjadi kurang infrastruktur jalan, infrastruktur pendidikan, infrastruktur telekomunikasi, infrastruktur ekonomi, dan juga infrastruktur kesehatan.
“Karena itu mereka tertinggal dalam banyak hal. Kita tidak boleh menganaktirikan mereka lagi. Sesusah apa pun kondisi keuangan nasional, jangan mereka yang ditinggalkan. Mereka selama ini sudah tertinggal. Jadi ini semacam bayar utang kita,” katanya.
Dalam kesempatan ini, Gobel memuji visi Jokowi membangun Indonesia dari pinggiran. Ketua Timwas Perbatasan ini sudah mengunjungi Aruk, Sambas, Kalbar, mengirim tim ke Motaain, Belu, NTT, dan berkunjung ke Papua Nugini untuk membahas pos lintas batas kedua negara. Dari pantauan semua itu, katanya, sudah banyak kemajuan yang dicapai untuk memperbaiki kondisi perbatasan.
“Sudah ada kemajuan infrastruktur jalan, pasar, kesehatan, telekomunikasi di daerah-daerah perbatasan,” katanya.
Masyarakat daerah perbatasan, kata Gobel, memiliki hak yang sama atas janji kemerdekaan Indonesia. Namun, selama ini masyarakat di daerah perbatasan tak cukup diperhatikan. Akibatnya, tak jarang di antara mereka memiliki aktivitas di negara tetangganya seperti untuk bekerja maupun berbelanja.
“Ini tentu suatu kealpaan kita semua yang tidak boleh terjadi lagi,” katanya.
Baca Juga
Pembangunan daerah perbatasan, katanya, sangat penting bukan hanya bagi pemajuan dan penyejahteraan masyarakat, tapi juga bagi ketahanan nasional. Akibat pendidikan yang tertinggal, ekonomi yang buruk, kesehatan yang tak memadai, katanya, bisa berdampak terhadap kriminalitas dan rasa kebangsaan.
“Jangan sampai mereka lebih bangga terhadap kemajuan masyarakat dan wilayah tetangganya,” katanya.
Untuk itu, Gobel mengatakan, ke depan, wilayah perbatasan dan masyarakat di daerah perbatasan harus menjadi duta dan wajah Indonesia bagi negara-negara tetangganya.
“Walau mereka jauh dari pusat kota dan dari ibukota tetapi mereka justru bisa menjadi juru bicara dan duta yang baik tentang Indonesia,” katanya.
