Di Tengah Pemilu dan Gejolak Global, APBN Januari 2024 Surplus Rp 31,3 Triliun

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut kondisi Anggaran Pendapatan dan Keuangan Negara (APBN) Januari 2024 membukukan surplus Rp 31,3 triliun.

Angka Rp 31,3 triliun ini didapat dari realisasi pendapatan negara pada awal tahun yang mencapai Rp 215,5 triliun. Sementara itu, belanja negara di awal tahun terealisasi Rp184,2 triliun.

Pendapatan sebesar Rp 215,5 triliun ini merupakan 7,7% dari target APBN. Sementara itu, belanja negara yang sudah terealisasi merupakan 5,5% dari pagu anggaran.

Surplus yang dibukukan ini tercatat 0,14% dari PDB. Sementara itu, keseimbangan primer mencapai Rp 61,4 triliun.

Baca Juga

Melebihi Sasaran APBN, DJP Targetkan Internal Penerimaan Pajak Rp 2.045 Triliun

Keseimbangan primer merupakan total pendapatan negara dikurangi anggaran belanja negara, di luar pembayaran bunga utang.

Sri Mulyani mengatakan salah satu sektor yang menyokong pendapatan negara yaitu pajak pada Januari 2024 telah membukukan Rp 149,25 triliun atau 7,5% dari target APBN. Penerimaan ini terdiri dari PPh non migas sebesar Rp 83,69 triliun (7,87% dari target), PPN dan PPnBM sebesar Rp 57,76 triliun (7,12% dari target), PBB dan pajak lainnya Rp 0,81 triliun (2,14% dari target) dan PPh Migas sebesar Rp 6,99 triliun (9,15%).

“Kalau kita lihat dari sisi penerimaan pajak bruto trennya masih mengalami kenaikan. Kalau Januari 2021 Rp 92,32 triliun sekarang sudah Rp 180,13 triliun. Jadi dalam ini penerimaan pajak masih cukup positif,” ujar Sri Mulyani, saat menyampaikan APBN KiTa edisi Februari 2024, Kamis (22/02/2024).

Sementara itu, penerimaan lainnya yaitu bea masuk terkumpul Rp 3,9 triliun, bea masuk sebesar Rp 1,2 triliun, dan cukai sebesar Rp 17,9 triliun. Adapun PNBP yang masuk ke kas negara yaitu Rp 43,3 triliun atau 8,8% dari target APBN.

Baca Juga

PWI Minta Pemerintah Masukkan Program Pelatihan Jurnalis ke APBN

Sementara itu, realisasi belanja pemerintah pusat yaitu Rp 96,4 triliun atau 3,9% dari pagu. Angka ini terdiri atas belanja K/L sebesar Rp 44,8 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp 51,6 triliun.

Adapun transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang dilakukan pemerintah yaitu sebesar Rp 87,8 triliun. Angka ini merupakan 10,2% dari alokasi TKDD APBN.

“Naik cukup besar dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp 58,2 triliun atau 7,1% dari total alokasi TKDD,”ujar dia.