PWI Minta Pemerintah Masukkan Program Pelatihan Jurnalis ke APBN
Editor | Fana Fadzikrillahi Suparman Putra
JAKARTA, investortrust.id - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Hendry Ch Bangun membagikan pendapat pribadinya mengenai peran negara terhadap kehidupan pers Indonesia. Hendry menilai negara perlu cawe-cawe dalam peningkatan SDM wartawan.
Menurut Hendry pers merupakan pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, dari empat pilar tersebut, hanya pers yang tidak dibiayai negara.
"Mengapa? Disebut pers adalah pilar keempat. Pilar pertama, kedua, ketiga, SDM-nya selalu disiapkan dan dibiayai oleh negara. Ada APBN-nya," ujar Hendry saat puncak Hari Pers Nasional (HPN) di Ancol, Jakarta, Selasa (20/02/2024).
Hendry mengatakan, pers sebagai pembentuk persepsi dan opini publik selama ini harus membiayai pelatihan para jurnalisnya. Hal itu merujuk pada Undang-Undang Pers yang menyebut pembiayaan pelatihan wartawan harus bersumber dari organisasi pers, organisasi perusahaan pers, dan hibah.
Padahal, kata dia, saat ini organisasi dan perusahaan pers ngos-ngosan untuk dapat bertahan di tengah gempuran platform digital.
"Untuk itu, saya berharap ada gerakan pendidikan dan pelatihan wartawan di dalam APBN," ujar dia.
Hendry berterima kasih atas dukungan Kementerian BUMN yang sudah membantu pembiayaan uji kompetensi wartawan di 10 provinsi. Hendry berharap Menteri BUMN, Erick Thohir kembali membantu pembiayaan uji kompetensi wartawan di 28 provinsi lainnya.
"Kami berharap sisanya, mestinya Pak Menteri BUMN mendengar ini, 28 provinsi lagi dan cabang khusus Solo dibiayai pelaksanaan uji kompetensinya," harapnya.
