Di Tahun Politik, Harga Beras Dinaikkan 15% Lebih
JAKARTA, investortrust.id – Di pengujung tahun politik 2023 ini harga beras untuk operasi pasar dinaikkan 15% lebih, dari Rp 9.450 menjadi Rp 10.900 per kg. Harga lebih mahal ini diberlakukan mulai 1 September 2023.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut harga batas atas beras operasi pasar, yang kini dinamakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pasar (SPHP), dinaikkan dari Rp 9.450 menjadi Rp 10.900 per kg mulai 1 September 2023, guna meningkatkan gairah petani untuk menanam padi. "Pemerintah menaikkan harga beras kurang lebih 20 persen. Dengan menaikkan harga beras 20 persen, diharapkan petani dapat merasa bergairah untuk menanam padi," kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi saat meninjau ketersediaan beras SPHP di wholesale kawasan Pasar Rebo, Jakarta, Jumat (08/09/2023).
Baca Juga
Arief menjelaskan bahwa pihaknya sudah lama ingin menyesuaikan harga beras SPHP lantaran adanya kenaikan biaya produksi sejak akhir tahun lalu, mulai dari sewa lahan, harga benih, pupuk, dan penaikan harga BBM pada September-Oktober tahun lalu. Bapanas bahkan telah menyiapkan aturan Badan Pangan mengenai penyesuaian SPHP, namun Presiden Joko Widodo secara khusus meminta agar penyesuaian harga dilakukan belakangan karena saat itu harga beras di tingkat konsumen masih mahal.
"Yang dilakukan pemerintah waktu itu menaikkan harga GKP (gabah kering panen) menjadi Rp 5.000 per kg, artinya pembelian Bulog Rp 5.000. Kemudian harga beli (beras) dari Rp 8.300 dinaikkan menjadi Rp 9.950 per kg," ucapnya sebagaimana dilansir Antara.
Penyesuaian harga beras operasi pasar kualitas premium harga medium tersebut, lanjut Arief, juga didasarkan pada harga GKP yang saat ini telah menyentuh Rp 6.500 hingga Rp 7.300 per kg. Tingginya harga mendorong Presiden Jokowi memerintahkan dalam ratas kepada Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog untuk mulai melepas cadangan pangan pemerintah.
"Hari ini agak sulit mencari beras medium Rp 10.900, kenapa? Karena harga GKP rata-rata di atas Rp 6.500, ada yang Rp 7.000, ada yang Rp 7.300 per kg," ujarnya.
Untuk kenaikan harga beras yang merupakan cadangan beras pemerintah (CBP) ini, menurut Arief, pihaknya telah mengkaji terlebih dahulu mengenai dampak yang bisa ditimbulkan, termasuk inflasi. Beras ini menjadi penyumbang inflasi di Tanah Air.
"Pertimbangannya antara harga petani, harga di konsumen, keduanya harus baik. Tapi, jika harga GKP di atas Rp 7.000, memang terlalu tinggi. Kalau masih Rp 6.000, teman-teman penggiling padi masih bisa kerja, tapi untuk medium sudah tidak bisa. Ini adalah kesetimbangan baru," tambah dia.
Sementara itu, Dirut Bulog Budi Waseso menuturkan, dari awal tahun hingga hari ini, Bulog telah menggelontorkan sebanyak 756 ribu ton beras SPHP di seluruh Indonesia melalui pedagang pengecer dan ritel-ritel modern. Bulog juga sudah mengeluarkan instruksi ke seluruh jajaran bahwa penyaluran beras SPHP harus berjalan lancar sepanjang tahun.
