Kementerian PU Tak Berlakukan WFH bagi ASN di Hari Jumat
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat tidak diterapkan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Menteri PU, Dody Hanggodo menyatakan, keputusan tersebut diambil karena kementeriannya bergerak di sektor infrastruktur dan kerap terlibat dalam penanganan bencana bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“PU itu bisa membangun infrastruktur dan juga termasuk dari bagian tim utama manakala ada bencana bersama-sama dengan BNPB. Jadi kemudian, karena itu kemudian kami putuskan kami tidak WFH,” ungkap Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (10/4/2026).
Meski tidak menerapkan WFH, Dody menyebut upaya penghematan energi tetap dilakukan, antara lain melalui penggunaan listrik secara lebih efisien.
“Memang di kondisi seperti ini kita berusaha bekerja dengan lebih efisien, setelah jam lima misalnya listrik kita kurangi sekali, jadi setelah jam 17.00 Wib listrik kita kurangi sama sekali, AC kita kurangi,” ucap dia.
Baca Juga
Berdasarkan pantauan investortrust.id di Kantor Kementerian PU pada Jumat (10/4/2026) siang, aktivitas ASN masih berlangsung normal. Kegiatan Salat Jumat di masjid kementerian dihadiri para pegawai kementerian, sementara kantin utama maupun kantin Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) juga terpantau ramai saat jam makan siang. Selain itu, area parkir kendaraan di lingkungan Kementerian PU juga terlihat masih dipenuhi kendaraan dinas ASN.
Sekadar informasi, pemerintah resmi menerapkan sistem WFH bagi ASN satu hari seminggu setiap hari Jumat demi efisiensi energi menghadapi konflik global. Pemerintah juga membatasi penggunaan mobil dinas dan mendorong penggunaan transportasi publik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan kebijakan WFH tersebut akan menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 6,2 triliun.
"Potensi penghematan dari kebijakan Work from Home ini yang langsung ke APBN adalah Rp 6,2 triliun, berupa penghematan kompensasi BBM," kata Airlangga beberapa waktu lalu.