Seskab Teddy Ungkap 2 Kebijakan Strategis Prabowo di Tengah Ketidakpastian Global
JAKARTA, investortrust.id - Sekretaris Kabinet (Seskab) mengungkapkan dua kebijakan strategis pemerintah yang ditekankan Presiden Prabowo Subianto di tengah ketidakpastian global dan krisis energi. Kedua kebijakan strategis itu disampaikan Prabowo dalam taklimat saat rapat kerja (raker) pemerintah di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Kedua kebijakan strategis yang ditekankan Prabowo, yakni penurunan ongkos haji 2026 di tengah naiknya harga avtur dan penertiban izin tambang di kawasan hutan lindung.
“Presiden Prabowo menyampaikan dua kebijakan penting di tengah ketidakpastian global dan naiknya harga avtur dunia, yaitu mengenai turunnya harga ongkos haji dan evaluasi kawasan hutan untuk tambang,” kata Seskab Teddy dalam keterangannya.
Baca Juga
Prabowo Umumkan Biaya Haji 2026 Turun Rp 2 juta saat Harga Avtur Naik
Mengenai penyelenggaraan haji tahun ini, Seskab Teddy menuturkan pemerintah memastikan biaya haji tahun ini tidak akan mengalami kenaikan. Bahkan, ongkos haji turun sekitar Rp 2 juta. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk mempercepat masa tunggu antrean haji yang mulai 2026 ditargetkan paling lama menjadi 26 tahun.
“Di tengah naiknya harga avtur dunia, Presiden Prabowo memastikan untuk biaya haji tahun 2026 tidak akan naik, bahkan diturunkan sekitar 2 juta rupiah. Antrean haji tidak lagi 48 tahun, mulai tahun 2026 ini antrean haji paling lama 26 tahun,” tulis Seskab Teddy.
Sebagai respons terhadap kenaikan harga avtur dunia yang berdampak kepada kenaikan tarif penerbangan, pemerintah juga akan memberikan dukungan pembiayaan bagi 220.000 jemaah haji terdampak sebesar Rp1,77 triliun.
“Hal tersebut akan ditanggung pemerintah sehingga masyarakat yang berangkat haji tidak terbebani kenaikan avtur,” ungkapnya.
Selain itu, pemerintah juga akan segera merealisasikan pembangunan kampung haji Indonesia di Makkah sebagai bagian dari peningkatan layanan bagi jemaah
“Kampung Haji Indonesia di Makkah akan segera dibangun,” sambungnya.
Baca Juga
Dituding Keras Kepala, Prabowo: Kadang-Kadang Itu Dibutuhkan
Terkait perlindungan kawasan hutan, Seskab Teddy menyampaikan Prabowo telah meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mengevaluasi menyeluruh terhadap izin usaha pertambangan (IUP).
“Presiden Prabowo memerintahkan Menteri ESDM untuk segera mengevaluasi izin usaha pertambangan (IUP) yang ada di kawasan hutan lindung, hutan konservasi, taman nasional serta kawasan hutan untuk dievaluasi dan dikembalikan ke negara bagi yang melanggar,” jelasnya.