Prabowo Kritik Belanja Daerah Tak Produktif, Soroti Mobil Dinas Gubernur Kaltim Rp 8 Miliar
JAKARTA, investortrust.id - Presiden RI Prabowo Subianto mengkritik banyaknya anggaran belanja di tingkat daerah yang belum sepenuhnya produktif. Prabowo bahkan menyinggung rencana pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud yang mencapai lebih dari Rp 8 miliar.
Menurut Prabowo, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa. Namun anggaran daerah justru digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
Baca Juga
“Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh tadi jembatan, jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan. Maaf, ada dana desa, ke mana dananya? Bupati ke mana, dana gubernur? Tapi oke lah, saya ambil tanggung jawab. Jadi, kita harus terbuka, kita harus fair," kata Prabowo dalam sesi tanya jawab dengan sejumlah jurnalis dan pakar di kediaman pribadinya, di Hambalang, Bogor yang disiarkan Kamis (19/3/2026).
Prabowo menilai pola belanja daerah saat ini masih belum efisien, termasuk dalam penggunaan anggaran untuk fasilitas pejabat. Salah satunya, Prabowo menyoroti anggaran mobil dinas yang mencapai Rp 8 miliar.
“Banyak pejabat itu menurut saya ini tidak efisien. Anda lihat sendiri. Kita buka-bukaan ya. Ada kabupaten, eh pemerintah daerah dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp 8 miliar,” ungkapnya.
Prabowo membandingkan mobil dinas Gubernur Kaltim tersebut dengan mobil kepresidenan yang dipergunakannya. Prabowo menggunakan kendaraan kepresidenan buatan dalam negeri dengan harga jauh lebih rendah.
“Saya Presiden Indonesia. Saya pakai mobil Maung buatan Indonesia. Harganya 700 juta itu. Mungkin karena ini presiden, ada antipeluru, mungkin jadi Rp 1 miliar, tetapi tidak sampai 8 miliar. Kita selidiki semua, efisiensi,” tegasnya.
Kepala Negara juga menekankan pentingnya kesadaran dan tanggung jawab kepala daerah dalam mengelola anggaran publik, terutama agar benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.
“Habis itu kunjungan kerja-kunjungan kerja, sudahlah itu yang kita minta. Kesadaran, rasa tanggung jawab, iya kan?” katanya.
Baca Juga
Pemerintah Siapkan Skema WFH untuk ASN dan Swasta, Bakal Dimulai Setelah Lebaran
Ia mengingatkan tugas utama kepala daerah adalah melayani masyarakat, bukan menghabiskan anggaran.
“Bupati kerja untuk rakyatmu, gubernur kerja untuk rakyatmu, itu yang kita minta,” tegas Prabowo.
