Maknai Politik Sebagai “Healing”

Oleh: Primus Dorimulu

INVESTORTRUST - Mereka yang berpolitik dengan riang gembira akan memaknai politik sebagai healing atau aktivitas yang menyembuhkan. Dengan terjun ke bidang politik mereka mendapatkan kebahagiaan, menang atau kalah. Itu terjadi pada mereka yang terjun ke arena politik dengan tujuan yang suci, yakni untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara. Ada sesuatu yang besar yang mereka perjuangkan dan itu tidak semata dinilai dengan materi yang dikeluarkan dan tenaga yang diberikan.Ketika menang mereka gembira, ketika kalah mereka tidak patah semangat.

Dalam teori klasik, politik kerap dipahami sebagai seni mengelola kekuasaan. Sejak Aristotle menyebut politik sebagai jalan mencapai kebaikan bersama, hingga Niccolò Machiavelli yang melihatnya sebagai teknik mempertahankan kekuasaan, politik selalu berada dalam spektrum kepentingan dan perebutan pengaruh. Namun dalam lanskap demokrasi modern yang penuh polarisasi, muncul satu gagasan baru: politik sebagai ruang healing, ruang penyembuhan sosial.

Konsep ini memang bukan teori formal dalam ilmu politik, melainkan refleksi normatif atas realitas yang retak. Setelah pemilu yang membelah masyarakat, konflik identitas, disinformasi digital, dan ketimpangan ekonomi yang memicu frustrasi kolektif, politik tidak lagi cukup dipahami sebagai kompetisi. Ia harus menjadi mekanisme rekonsiliasi.

Kita bisa belajar dari Nelson Mandela dan Desmond Tutu di Afrika Selatan. Pasca-apartheid, politik tidak diarahkan untuk membalas luka, tetapi menyembuhkannya melalui Truth and Reconciliation Commission. Politik menjadi sarana memulihkan martabat, bukan memperpanjang dan mempertahankan dendam.

Dalam konteks Indonesia, gagasan “politik sebagai healing” relevan setiap kali bangsa ini melewati fase kontestasi keras. Polarisasi pasca-pemilu, perbedaan pilihan politik yang merembet ke relasi sosial, hingga perdebatan kebijakan yang memecah opini publik, semua itu membutuhkan kepemimpinan yang melihat politik bukan sebagai arena balas dendam, tetapi sebagai ruang memperbaiki kohesi sosial.

Healing dalam politik pertama-tama berarti keberanian untuk merangkul. Rekonsiliasi harus ditempatkan di atas stigmatisasi. Tidak ada demokrasi yang sehat jika separuh bangsa terus-menerus dianggap musuh.

Kedua, healing berarti dialog. Delegitimasi hanya memperdalam jurang. Dialog membuka kemungkinan untuk memahami alasan di balik perbedaan, bahkan ketika kesepakatan tidak selalu tercapai.

Ketiga, healing berarti kebijakan yang inklusif. Pemerintah yang lahir dari kontestasi harus memerintah untuk semua, bukan hanya untuk pendukungnya. Kebijakan publik yang adil menjadi obat bagi luka sosial.

Keempat, healing berarti meletakkan kepentingan nasional di atas kepentingan elektoral. Politik lima tahunan tidak boleh mengorbankan visi kebangsaan jangka panjang. Politik tanpa healing hanya menghasilkan kemenangan yang rapuh. Kemenangan yang dirayakan di atas luka sosial akan cepat kehilangan legitimasi.

Sebaliknya, politik yang menyembuhkan melahirkan stabilitas yang berakar. Ketika masyarakat merasa didengar dan dihargai, legitimasi tumbuh bukan karena paksaan, melainkan karena kepercayaan.

Dalam era media sosial, politik sering berubah menjadi arena emosi. Kemarahan lebih cepat viral daripada kebijaksanaan. Di sinilah pentingnya kepemimpinan yang tidak terpancing oleh gelombang sesaat.

Dalam konteks inilah kita memahami gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sejak awal, ia menekankan pentingnya persatuan nasional di atas rivalitas politik. Dalam berbagai kesempatan pasca-kontestasi, Prabowo menyampaikan bahwa “kita adalah satu keluarga besar bangsa Indonesia.” Pesan ini bukan sekadar retorika, melainkan sinyal bahwa kompetisi politik harus berakhir ketika mandat rakyat telah ditetapkan.

Gaya merangkul itu tampak dari konsistensinya menggunakan narasi kebangsaan, bukan narasi pemenangan kelompok. Ia berulang kali mengingatkan bahwa “persatuan adalah kunci kekuatan kita,” dan bahwa Indonesia hanya bisa maju jika seluruh elemen bangsa bersatu. Dalam pidato-pidatonya, ia menekankan kerja sama lintas partai dan lintas kelompok sebagai fondasi stabilitas.

Prabowo juga kerap menyampaikan bahwa kekuasaan adalah amanah. “Saya akan bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya dalam salah satu pernyataan publiknya. Kalimat ini mencerminkan pendekatan inklusif: presiden bukan pemimpin satu kubu, melainkan kepala negara bagi semua warga, termasuk mereka yang berbeda pilihan politik.

Pendekatan merangkul itu juga terlihat dari ajakannya untuk menghentikan polarisasi. Ia menegaskan, “Mari kita tinggalkan perbedaan, mari kita bekerja bersama.” Dalam konteks politik sebagai healing, ajakan tersebut menjadi penting karena menggeser energi bangsa dari kompetisi menuju kolaborasi.

Pada akhirnya, gaya kepemimpinan yang merangkul bukan hanya soal komposisi koalisi atau simbol rekonsiliasi, tetapi soal konsistensi sikap. Dengan menempatkan persatuan dan stabilitas sebagai prioritas, Prabowo berupaya menunjukkan bahwa politik tidak harus menjadi arena pertikaian berkepanjangan, melainkan ruang bersama untuk membangun Indonesia yang lebih kuat dan utuh.

“Dengan bersatu saja tidak mudah kita meraih kemajuan, bagaimana kalau kita tidak bersatu?” ujar Prabowo. Ia menunjuk sejumlah fakta tentang negara yang tidak maju karena elite politiknya terus bertikai seperti Afganistan, Yaman, dan Sudan. Ia ingin meninggalkan era pertumbuhan ekonomi 5% dan mendorong ekonomi Indonesia menembus 8%. Itu hanya mungkin terwujud jika elite politik bersatu.

Winston Churchill pernah berkata, dalam perang kita terbunuh sekali, tetapi dalam politik bisa berkali-kali. Polemik dan intrik yang tak terduga memang bisa menguras energi dan mental para pelaku politik. Tidak sedikit politisi yang mengalami tekanan psikologis akibat kerasnya persaingan.

Karena itu, politik yang dimaknai sebagai healing bukan hanya menyembuhkan masyarakat, tetapi juga menyembuhkan para pelakunya. Ia mengembalikan politik pada niat awal: pengabdian. Ada nilai besar yang hendak mereka kejar dan nilai itu yang membuat semangat hidup mereka tidak patah dan kegembiraan tetap terjaga.

Politisi yang menjadikan politik sebagai panggilan pelayanan tidak akan mudah terjebak dalam dendam personal. Ia menyadari bahwa kekuasaan bersifat sementara, sementara kontribusi bagi bangsa bersifat abadi. Politik bersentuhan dengan etika. Kekuasaan tanpa etika melahirkan ketakutan. Kekuasaan dengan etika melahirkan harapan.

Bangsa yang besar bukanlah bangsa tanpa konflik, melainkan bangsa yang mampu mengelola konflik menjadi energi kolektif untuk maju. Politik sebagai healing mengajarkan bahwa perbedaan bukan ancaman, melainkan kekayaan.

Indonesia, dengan keragaman suku, agama, dan budaya, membutuhkan politik yang merawat persaudaraan. Tanpa itu, demokrasi hanya menjadi prosedur, bukan peradaban. Maka, memaknai politik sebagai healing adalah pilihan sadar. Pilihan untuk menjadikan kontestasi sebagai proses pendewasaan, bukan perpecahan.

Pada akhirnya, politik kembali pada makna tertingginya: bukan sekadar tentang siapa berkuasa, tetapi tentang bagaimana bangsa ini tetap utuh, waras, dan bergerak bersama menuju masa depan. ***