Anggota Komisi VI DPR: Impor Mobil untuk Koperasi Desa Merah Putih Langgar Asta Cita

JAKARTA, investortrust.id – Anggota Komisi VI DPR, Rachmat Gobel mengatakan, rencana pemerintah mengimpor hingga 105.000 unit mobil untuk keperluan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) melanggar Asta Cita yang menjadi misi utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Pernyataan ini disampaikan Gobel merespons rencana pemerintah melalui BUMN Agrinas Pangan Nusantara mengimpor sekitar 105.000 mobil dari India untuk keperluan transportasi logistik KDMP. Anggaran pengadaan mobil berjenis pick up dan truk itu ditaksir mencapai triliunan rupiah.

“Para pembantu presiden harus menerjemahkan dan menjalankan dengan benar cita-cita Bapak Presiden, Asta Cita, konsep Prabowonomics, dan juga konsep Sumitronomics. Kapan lagi kita bisa mewujudkan pemikiran yang nasionalistik dan sesuai konstitusi seperti yang dimiliki Presiden Prabowo Subianto,” kata Gobel dalam keterangannya, Jumat (20/2/2026).

Baca Juga

Wacana Impor Pick-Up dari India, Gaikindo: Kapasitas Kendaraan Pick-Up Lokal Tembus 400 Ribu Unit

Berdasarkan data, total penjualan berbagai jenis mobil pada 2025 mencapai 803.687 unit, di antaranya adalah jenis pick up yang mencapai 110.674 unit. Sedangkan untuk truk sedang mencapai sekitar 25 ribu unit. Angka penjualan pada 2025 tersebut turun sekitar 7,2% dibandingkan dengan angka penjualan pada 2024. Hal ini sesuai dengan daya beli masyarakat yang menurun.

Rachmat Gobel mengingatkan fiskal dan BUMN harus menjadi instrumen pengungkit ekonomi dan industri nasional, apalagi di tengah ekonomi global yang sedang mengalami kelesuan. Melalui kekuatan fiskal dan BUMN, katanya, akan tercipta lapangan kerja dan penguatan daya beli masyarakat. Hal itu selaras dengan janji kampanye Prabowo-Gibran untuk membuka lapangan pekerjaan dan menekan angka pengangguran. Untuk itu, katanya, rencana mengimpor ratusan ribu mobil justru kontradiktif dengan janji kampanye tersebut.

"Fiskal dan BUMN harus mendorong penciptaan lapangan kerja tersebut. Berapa tenaga kerja yang terserap dari pembelian mobil tersebut? Apalagi pengangguran terbesar adalah dari lulusan pendidikan vokasi. Dengan bergeraknya industri otomotif maka akan banyak lulusan SMK yang akan terserap. Impor mobil di tengah situasi ini tentu sangat ironis dan kontradiktif, seperti lelucon yang tidak lucu,” katanya.

Selain itu, kata Gobel, pemerintah telah menetapkan Asta Cita sebagai rujukan programnya. Pada Asta Cita pertama tertulis, “Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.”

Gobel mengingatkan, ideologi Pancasila itu bukan hanya soal politik dan filosofis, tetapi harus diterjemahkan ke dalam sistem ekonomi. Menurutnya, politik dan ekonomi bukan sesuatu yang terpisahkan sehingga di Indonesia dikenal istilah ekonomi Pancasila dan ekonomi konstitusi.

Pada Asta Cita ketiga tertulis, “Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.” Sedangkan pada Asta Cita kelima tertulis, “Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri”.

Asta Cita ketiga dan kelima ini, kata Gobel, saling terkait, yaitu hubungan erat antara lapangan kerja dan industrialisasi.

“Rencana impor mobil secara besar-besaran ini dengan menggunakan dana BUMN sama sekali tak mendukung Asta Cita, bahkan melanggar Asta Cita, karena menghamburkan dana negara untuk membiayai tenaga kerja asing dan industri negara lain. Dari setiap produk yang kita beli berarti kita membeli jam kerja orang yang ada di balik produk tersebut. Di sini makna kedaulatan ekonomi yang sesungguhnya. Kita sedang membiayai rakyat sendiri atau kita sedang memberikan jajan ke rakyat negara lain?” katanya.

Untuk itu, Gobel menekankan pentingnya jajaran pembantu Prabowo memahami pemikiran ekonomi-politik dari Sumitro Djojohadikusumo yang dikenal sebagai Sumitronomics. Salah satu doktrin terpenting Sumitronomics, katanya, Sumitro tak percaya bahwa pasar akan menciptakan pembangunan. Negara harus mengarahkan investasi dan melindungi industri dalam negeri. Menurut Sumitro, kemerdekaan politik tanpa kemerdekaan ekonomi adalah semu. L

“Dalam konteks ini, fiskal merupakan alat industrialisasi dan BUMN menjadi agen transformasi ekonomi nasional, bahkan industri nasional harus mendapatkan proteksi,” katanya.

Dalam hal otomotif ini, kata Gobel, industri otomotif di Indonesia telah mampu membuat produk otomotif dengan baik. Meski industri otomotif ini masih merupakan bagian dari industri otomotif pemilik merek di negara lain, Gobel menyatakan kandungan dalam negerinya terus ditingkatkan dan juga telah dikerjakan oleh tenaga-tenaga kerja Indonesia.

"Yang harus diingat adalah, dalam prinsip pohon industri, dari satu industri besar ada banyak UMKM yang menjadi penyokongnya. Nah, industri otomotif di Indonesia telah memiliki jaringan after sales services yang baik di seluruh Indonesia. Ini yang menjadi jaminan layanan purna jualnya,” katanya.

Selain itu, kata Gobel, PT Pindad juga telah mampu memproduksi mobil sendiri.

“Pengadaan mobil untuk KDMP ini mestinya menjadi momentum bagi Pindad untuk membuktikan kemampuannya,” katanya.

Baca Juga

Purbaya Luncurkan PMK Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih Pakai Dana Desa

Gobel juga mengingatkan, program Presiden Prabowo yang sangat bagus tentang KDMP ini jangan sampai dijadikan proyek.

"KDMP itu program, bukan proyek. Jadi harus dijalankan sesuai visi-misi Bapak Presiden. Kita harus sama-sama menjaga visi-misi Presiden,” katanya.