TNI AL Berharap Dapat Menampilkan Kapal Induk Pada HUT TNI Tahun Ini. Apa Untung Ruginya?

Jakarta, investortrust.id – Pada jumpa pers di Markas PusPom AL Jakarta, Kamis, (12/2/2026), Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan bahwa TNI AL berharap kapal induk eks AL Italia, Giuseppe Garibaldi dapat tiba di Tanah Air sebelum hari jadi TNI.

"Untuk Garibaldi, masih dalam proses ya. Harapannya bisa sampai di Indonesia sebelum HUT TNI," ujarnya. Ali menjelaskan hingga saat ini pemerintah melalui Kementerian Pertahanan masih melakukan negosiasi dengan galangan kapal Italia Fincantieri selaku pihak yang memproduksi Garibaldi.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Pertahanan (Karo Humas Infohan) Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan Indonesia direncanakan mendapatkan kapal induk pertama yakni Giuseppe Garibaldi secara hibah dari pemerintah Italia. Kapal buatan galangan asal Italia, Fincantieri itu sebelumnya telah dipakai untuk mendukung kekuatan Angkatan Laut Italia (Marina Militare). Rico melanjutkan, penerimaan secara hibah itu tidak berarti membuat Kementerian Pertahanan tidak mengeluarkan uang sepeserpun.

"Giuseppe Garibaldi merupakan hibah dari Pemerintah Italia. Anggaran yang disiapkan pemerintah Indonesia dialokasikan untuk kebutuhan retrofit atau penyesuaian agar sesuai kebutuhan operasi TNI AL," kata Rico seperti dikutip dari Antara pada, Jumat (13/2/2026).

Dalam surat yang dikirimkan oleh Kepala Bappenas Rachmat Pambudy kepada mitranya di Kementerian Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, Bappenas menyetujui nilai akuisisi ITS Giuseppe Garibaldi yang dipatok di sekitar US$ 450 juta (kurang lebih Rp 7,5 triliun) melalui skema pinjaman luar negeri seperti dilansir dari laporan Janes.

Selain itu Indonesia perlu menganggarkan lagi sekitar Rp 7,5 triliun untuk retrofit dan modifikasi, serta biaya pelatihan kru yang belum diumumkan secara terperinci oleh pemerintah. BAPPENAS juga telah menyetujui rencana Indonesia untuk mengakuisisi helikopter angkut dan utilitas baru dalam surat yang sama. Jumlah pinjaman maksimum sebesar US$250 juta telah disetujui untuk akuisisi helikopter angkut, sementara jumlah batas atas yang ditetapkan untuk akuisisi helikopter utilitas adalah US$300 juta.

Hingga saat ini, proses negosiasi dan administrasi masih berlangsung antara Kementerian Pertahanan RI dan pihak Italia. Setelah proses negosiasi dan kelengkapan administrasi selesai, barulah TNI AL akan melakukan penyesuaian teknologi kapal induk agar sesuai dengan kebutuhan TNI.

Menarik untuk diselisik, bila telah menjadi milik TNI AL, pesawat apakah yang akan dibawa oleh kapal induk yang rencananya akan disematkan nama KRI Gajah Mada ini? Lalu berapa biaya operasionalnya setiap tahun, dan apa saja kemampuan kapal induk ini? Apakah TNI AL akan mengubah doktrin dari Green Water Navy menjadi Blue Water Navy?

Kapal Induk Ringan

ITS Giuseppe Garibaldi adalah kapal induk yang telah dinon-aktifkan oleh Angkatan Laut Italia dan digantikan oleh ITS Cavour. Saat ini AL Italia mengoperasikan dua kapal induk yakni ITS Cavour dan ITS Trieste. Kedua kapal induk ini memiliki dimensi yang lebih besar, lebih panjang dan lebih berat. Dilengkapi radar, avionik dan persenjataan yang lebih modern.

Sebelumnya, AL Italia melengkapi Giuseppe Garibaldi dengan pesawat tempur AV-8B Harrier yang bisa take-off dengan landasan yang sangat pendek dan mendarat secara vertikal (STO/VL) dan tiga jenis helikopter seperti EH101/AW101 Merlin, SH-3D Sea King dan NH90NFH sehingga Garibaldi tidak dilengkapi sistem pelontaran pesawat/catapult atau bahkan sistem CATOBAR.

Garibaldi meluncurkan pesawatnya dengan ski-jump ramp pada haluan dan memang dirancang untuk pesawat yang bisa lepas landas pendek & mendarat vertikal seperti AV-8B Harrier, F-35 dan helikopter. Kapal ini lebih cocok sebagai light carrier/helicopter carrier dengan kemampuan jet STOVL.

CATOBAR adalah singkatan dari Catapult Assisted Take-Off But Arrested Recovery. Artinya pesawat lepas landas dari geladak kapal induk menggunakan catapult (ketapel) yang ditenagai menggunakan sistem uap atau elektromagnetik (EMALS). Tali baja di geladak kapal induk ditarik kemudian dengan tenaga dari uap bertekanan tinggi atau elektromagnetik, tali ini melontarkan pesawat di landasan.

Apakah mungkin memodifikasi Giuseppe dengan catapult? Jawabannya adalah tidak. Dimensi dan sumber tenaga Giuseppe tidak memungkinkan. Giuseppe hanya bisa mengoperasikan pesawat yang lepas landas dan mendarat secara vertikal seperti AV-8B Harrier dan F-35.

Jadi opsi yang paling masuk akal bagi TNI AL saat ini bila telah memiliki kapal induk adalah melengkapinya dengan helikopter dan digunakan untuk operasi selain perang (OMSP). Atau untuk urusan perang, Garibaldi bisa mengangkut drone bersenjata dan helikopter ketimbang jet tempur. AV-8B Harrier sudah tidak diproduksi lagi dan sudah terlalu tua. Sedangkan F-35 mustahil untuk dimiliki.

Dengan hanya bisa mengangkut helikopter dan drone bersenjata, maka Garibaldi cukup menyandang kelas LDH (Landing Dock Helicopter) atau kapal induk ringan. Dengan demikian, Garibaldi mumpuni bagi TNI AL untuk menjadi jembatan menuju aircraft carrier.

Garibaldi telah teruji dalam berbagai operasi bersama AL Italia dan ukurannya yang tidak terlalu besar membuat biaya operasional yang lebih murah dibanding supercarrier milik AS seperti USS Gerald Ford atau USS Carl Vinson. Konsumsi bahan bakar Garibaldi lebiih hemat, awak lebih sedikit, perawatan dan dukungan logistik lebih ringan bagi anggaran TNI AL.

Negara di kawasan maritim besar seperti Indonesia membutuhkan kemampuan untuk patroli dan pengawasan sempadan laut atau laut yang luas, evakuasi warga dari wilayah terdampak bencana atau konflik, dukungan udara ke gugus pulau terpencil dan kerjasama multinasional baik untuk penanganan bencana maupun misi perdamaian. Garibaldi bisa menyediakan semua kebutuhan tersebut.

Saat ini helikopter yang telah dimiliki Indonesia dan bisa beroperasi dari Garibaldi adalah dari jenis; AS565 MBe Panther (milik TNI AL) untuk peran anti kapal selam dan patroli maritim, Bell 412 (ketiga matra TNI memiliki helikopter ini), Super Puma NAS 332 milik TNI AU dan Basarnas. Super Puma dan AW101 bisa mendarat di geladak untuk misi membawa VIP atau SAR. Kedua helikopter terakhir tidak bisa berpangkal di Garibaldi karena hanggar Garibaldi tidak cukup besar untuk Super Puma dan AW101.

Kabar terakhir, TNI AL memang akan melengkapi Garibaldi dengan drone bersenjata buatan Turki. Dikutip dari Breaking Defense, Kemhan RI telah membeli 9 unit drone Bayraktar TB3 dengan kesepakatan tambahan hingga 60 unit. Menurut laman resmi Bayraktar, drone tempur TB3 mampu membawa beban hingga 280kg dan dilengkapi dengan sistem navigasi inersia/global positioning system (INS/GPS). TB3 dapat meluncurkan rudal jelajah mini, misil berpemandu laser dan infra merah serta bom cerdas.

Ekosistem Yang Rumit

Namun kapal induk bukanlah sekedar sistem senjata. Ia adalah sebuah ekosistem yang rumit dan melibatkan banyak personil dan alutsista lain seperti kapal pengawal (korvet, frigat atau destroyer, kapal logistik dan kapal selam).

Akuisisi kapal induk akan mendorong pengadaan kapal-kapal pengawal kelas berat seperti fregat dan korvet mutakhir. Logis bila TNI AL mengajukan kapal-kapal pengawal untuk melindungi aset strategis bernilai miliaran dolar.

Satu armada kapal induk modern biasanya terdiri dari:1 kapal induk + 3 hingga 6 kapal pengawal + 1 kapal selam + 1 kapal logistik. Tujuannya adalah membentuk pertahanan berlapis multi-domain (udara, laut, bawah laut, dan rudal). Bisa dibayangkan berapa jumlah personil dan bahan bakar serta keperluan logistik untuk menggerakan satu armada kapal induk.

Di dalam kapal induk sendiri harus ada unsur perlindungan udara seperti jet tempur atau drone bersenjata, helikopter anti kapal selam dan helikopter angkut dan pesawat peringatan dini (Airborne Early Warning/AEW). Sementara kapal logistik berperan mengisi bahan bakar kapal di laut (RAS – Replenishment at Sea), mengangkut amunisi & suplai, dan mendukung operasi jangka panjang.

Kapal pengawal bisa terdiri dari destroyer, fregat, atau korvet. Kelompok ini biasanya menyediakan perlindungan anti-kapal selam dan perlindungan jarak menengah. Kapal-kapal ini mampu memberikan perlindungan dengan meriam berkecepatan tinggi untuk menangkal rudal yang menyasar kapal induk dengan meriam CIWS/Close-In Weapon System. Meriam jenis ini menyemburkan hingga 4000 peluru per menit dan memberikan tabir proyektil bagi apa saja target yang mendekati kapal induk.

Sedangkan kapal selam serang (SSN/SSK) berperan sebagai pendeteksi & eliminasi kapal selam musuh, memberikan intelijen bawah air, menyergap armada musuh dan memberikan efek deteren tersembunyi. Kesemua itu membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit.

Beberapa artikel di Naval Technology atau Naval News yang membahas biaya pemeliharaan dan operasi kapal perang besar memperkirakan biaya operasional tahunan ITS Giuseppe Garibaldi bisa mencapai angka US$ 60 juta – US$ 150 juta per tahun, (kurang lebih Rp 900 miliar – Rp 2,2 triliun) — biaya ini belum termasuk dukungan task force, armada pengawal, atau operasi jet tempur berskala besar.

Italia bukan negara yang membuka detail anggaran operasional kapal per kapal ke publik dan angka di atas bukan pernyataan angka resmi untuk Garibaldi, melainkan perkiraan berbasis model biaya industri pertahanan global.

Tiga pengamat pertahanan dan militer, Trystanto Sanjaya dan Alfin Febrian Basundoro memberikan komentar tentang pengadaan kapal induk Indonesia. Trystan yang menjadi dosen di Norwegian Institute of International Affairs (NUPI) menyatakan bahwa pengadaan kapal induk oleh Indonesia mungkin kurang relevan dengan prioritas pertahanan nasional saat ini, karena anggaran pertahanan relatif kecil dan lebih baik digunakan untuk memperkuat strategi Anti-Access/Area Denial (A2/AD) seperti rudal, kapal selam, kapal kecil bersenjata dan sistem pertahanan udara untuk menghadapi ancaman yang jauh lebih besar secara konvensional.

Senada dengan Trystan, Alfin menilai strategi A2/AD lebih efisien dan cocok bagi Indonesia untuk mempertahankan wilayah perairan dan kedaulatan maritim daripada memaksakan pembelian kapal induk yang mahal.

Yang terakhir, Dr. Wibawanto Widodo, analis pertahanan dengan latar belakang pendidikan di National Defense University dan Universitas Exeter, juga menyatakan bahwa daripada fokus pada kapal induk, Indonesia akan lebih efektif dengan kapal selam modern, frigat/korvet bersenjata rudal, serta sistem A2/AD seperti rudal anti-kapal dan pertahanan udara berbasis darat untuk menghadapi ancaman di perairan strategis seperti Laut Natuna Utara.

Ketiganya menggarisbawahi kontra-naratif terhadap kewajiban memiliki kapal induk, dengan alasan bahwa strategi A2/AD lebih realistis dan cocok dengan kebutuhan pertahanan Indonesia saat ini.

Alternatif Selain Kapal Induk

Apa itu sistem pertahanan A2/AD? A2/AD adalah singkatan dari Anti-Access/Area Denial, yaitu konsep strategi militer untuk mencegah atau membatasi lawan masuk dan beroperasi di suatu wilayah tertentu. Konsep ini banyak digunakan dalam strategi pertahanan modern, terutama oleh negara yang ingin melindungi wilayah udara dan lautnya dari kekuatan militer yang lebih besar. Lebih tepatnya, konsep pertahanan A2/AD adalah memasang perangkap bagi musuh.

Sistem anti-access membutuhkan banyak kapal perang dan rudal balistik anti-kapal jarak jauh, sistem pertahanan udara jarak jauh (SAM), kapal selam dan rudal anti-kapal jarak jauh dan serangan udara jarak jauh dengan jet tempur. Bila Indonesia memiliki rudal anti-kapal dengan jangkauan hingga 1.500km, maka kapal musuh akan berpikir ulang untuk mendekati garis pantai.

Namun bila musuh masih bisa masuk wilayah RI, dengan sistem AD (Area Denial), maka musuh akan sulit bergerak bebas. Area Denial melibatkan ranjau cerdas, rudal anti-kapal jarak sedang dan dekat, jet tempur penyergap, sistem radar dan sensor yang terintegrasi dan perangkat perang elektronik. Tujuannya adalah membuat jalur yang akan dilewati musuh menjadi jalur yang berbahaya dan mematikan.

Sistem A2/AD dinilai lebih cocok untuk Indonesia karena kapal induk dan pesawat yang akan bertengger di geladaknya membutuhkan dana yang sangat besar, sementara perang tidak selalu berarti invasi langsung dan sistem A2/AD memberikan kontrol wilayah laut/udara yang sangat menentukan. A2/AD memungkinkan negara yang tidak memiliki armada besar tetap mampu menahan kekuatan militer yang lebih kuat.

A2/AD membutuhkkan sistem sensor dan deteksi dini. Tanpa deteksi dini, rudal dan kapal selam tidak efektif. Indonesia dinilai masih membutuhkan lebih banyak radar & sensor seperti radar over-the-horizon (OTH), dan coastal surveillance radar di selat & ALKI yang sementara ini dilayani oleh pesawat MPA TNI AL. Indonesia belum memiliki radar pertahanan udara jarak jauh dan passive radar & ESM (Electronic Support Measures).

A2/AD juga sangat bergantung pada satelit pengintai maritim & ISR, drone atau UAV MALE/HALE untuk pengawasan Laut Natuna & ALKI yang bertujuan menciptakan maritime domain awareness (MDA) penuh. Ketiga pengamat tersebut sependapat bahwa Indonesia sebaiknya memperbanyak Rudal Anti-Kapal Berbasis Darat (Coastal Defense Missile), senjata dari sistem A2/AD yang paling ditakuti; kapal selam, sistem pertahanan udara terintegrasi (IADS), perang elektronik, ranjau pintar dan fast attack craft atau korvet berkecapatan tinggi untuk melakukan hit and run.

Ketiganya membuat analisa berdasarkan garis pantai Indonesia yang sangat panjang, banyak selat sempit, serta potensi ancaman regional berupa intrusi maritim & gray-zone conflict serta anggaran pertahanan RI yang terbatas.

Namun konsep A2/AD tidak bisa digunakan dalam operasi selain perang (OMSP) atau penanganan bencana karena tidak memiliki kapasitas logistik sebesar kapal induk. Ingat, pada bencana tsunami Aceh tahun 2004, kapal induk AS, USS Abraham Lincoln adalah salah satu yang pertama memberikan pertolongan suplai logistik dan mengevakuasi korban luka untuk dirawat di atas kapal induk menggunakan helikopter.

Pesawat-pesawat asing diijinkan mendarat di Aceh setelah TNI, di bawah administrasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Notice to Airman (Notam), yang mengisyaratkan ruang udara Aceh terbuka bagi pesawat- pesawat asing serta masyarakat internasional. Hal ini bisa terjadi karena begitu bencana tsunami terdengar sampai Jakarta, pemerintah menetapkan status sebagai bencana nasional dan mengijinkan bantuan asing.

Bila saja kapal induk yang memberikan pertolongan pertama pada saudara-saudara kita yang terdampak bencana adalah milik TNI AL, tentu sebagai bangsa Indonesia, kita akan lebih bangga.

Para pemikir di Kementerian Pertahanan dan Angkatan Laut tentu saja telah mencermati berbagai aspek, terutama perkembangan dinamika kawasan Laut Natuna dan kejadian bencana terkini di Sumatera dan Aceh. Meski pengoperasian kapal induk memerlukan SDM yang mumpuni, hal ini tidak menghalangi tekad TNI AL. Garibaldi bisa menjadi loncatan transisi TNI AL dari green water navy menuju blue water navy. Garibaldi juga digadang sebagai akademi bagi personil TNI AL dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Kehadiran Garibaldi bukan hanya sebuah alat utama sistem senjata, tapi juga sebuah pijakan transformasi Angkatan Laut Indonesia yang tidak lagi menjaga batas pantai, namun mulai memainkan peran menjadi kekuatan maritim yang disegani di kawasan. Jalesveva Jayamahe.