Meutya Hafid Minta Media Kawal PP Tunas dan UU PDP
SERANG, investortrust.id - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid meminta media berperan aktif membangun ruang digital yang aman, inklusif, dan beretika. Pers dinilai menjadi mitra strategis pemerintah di tengah kompleksitas tantangan digital.
Meutya memaparkan dua kebijakan utama pemerintah sebagai pijakan tata kelola ruang digital nasional. Kebijakan ini diarahkan untuk melindungi anak dan memperkuat pelindungan data pribadi publik.
Baca Juga
HPN 2026, Menko Muhaimin: Jurnalisme Tidak Boleh Kalah oleh Algoritma
Kebijakan pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas. Aturan ini dirancang melindungi anak dari risiko konten tidak pantas, perundungan siber, hingga eksploitasi daring.
Menkomdigi menekankan keberhasilan PP Tunas sangat bergantung pada dukungan publik dan peran aktif media. Media diharapkan mampu menerjemahkan kebijakan menjadi pemahaman yang mudah diterima masyarakat.
Kebijakan kedua adalah Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Pemerintah berkomitmen menegakkan UU PDP secara bertahap dan konsisten di seluruh ekosistem digital.
“Kami membutuhkan dukungan media untuk membantu membangun pemahaman publik yang benar dan menguatkan literasi perlindungan data,” ungkap Menkomdigi dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Serang, Banten, Minggu (8/2/2026).
Meutya menggarisbawahi tiga peran krusial media, yakni sebagai edukator kebijakan, penguat norma sosial dan etika digital, serta pelindung kelompok rentan. Praktik pemberitaan yang tidak mengekspos data pribadi menjadi penekanan utama.
Ia juga mendorong sinergi antara jurnalisme berkualitas dan literasi keselamatan digital. Penguatan pedoman redaksional dan kolaborasi cepat antarpemangku kepentingan dinilai penting.
“Kita butuh pendekatan yang proporsional. Melindungi publik, menjaga ruang berekspresi, dan memastikan platform memenuhi kewajiban tata kelola yang baik,” tegas Meutya.
Baca Juga
Gubernur Banten Sebut Pers Sehat Jadi Fondasi Ekonomi Berdaulat
Politikus Partai Golkar itu menegaskan Kemenkomdigi siap menjadi mitra strategis Dewan Pers dan ekosistem pers nasional.
“Pers yang sehat melahirkan publik yang cerdas, publik yang cerdas memperkuat ekonomi yang berdaulat, dan ekonomi yang berdaulat membuat bangsa makin kuat,” katanya.