Indonesia Masuk Board of Peace, Menhan Pastikan Tak Ada Tambahan Anggaran Alutsista
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace tidak diikuti penambahan anggaran alutsista. Ia menyebut pemerintah akan mengoptimalkan anggaran pertahanan yang telah disetujui untuk mendukung misi perdamaian.
Menhan menyatakan anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang mencapai Rp 187 triliun untuk 2026 cukup untuk menjalankan tugas-tugas perdamaian. Ia menyebut alutsista yang dimiliki TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara akan digunakan tanpa penambahan khusus.
“Kita baru menerima kepastian anggaran Rp 187 triliun, dan ini akan kita pergunakan selama ini untuk tugas-tugas perdamaian. Saya kira cukup dari alutsista yang kita miliki, yang akan digunakan oleh TNI AD, AL, AU,” ujar Sjafrie seusai rapat dengan Komisi I DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Baca Juga
Gabung Board of Peace, Indonesia Tegaskan Komitmen Perdamaian Palestina
Di sisi lain, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menekankan peran utama Indonesia di Board of Peace hanya menjaga perdamaian, bukan untuk bertempur. Ia menegaskan mandat Indonesia bersifat non-combat meski tetap menyiapkan personel terbaik.
“Tetapi poin yang paling penting, kita di sana utamanya lebih menjaga perdamaian. Jadi tidak untuk ikut bertempur,” kata Utut.
Iuran Board of Peace
Menyoal isu iuran atau kontribusi finansial untuk keanggotaan dewan tersebut, Utut menyebut belum ada alokasi dalam APBN. Menurutnya, APBN yang telah disahkan pada 23 September tahun lalu tidak memuat pos pembiayaan tersebut.
“Kalau dari APBN kan kita belum slot. APBN itu digetok tanggal 23 September tahun yang lalu,” ujarnya.
Namun demikian, Utut menyebut ada peluang sumber pembiayaan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
Baca Juga
Menlu Sugiono: Tanda Tangan Keanggotaan 'Board of Peace' Langkah Konkret Atasi Konflik di Gaza
Sementara itu, Menhan menyebut keputusan terkait iuran Board of Peace masih menunggu pembahasan di tingkat Kementerian Luar Negeri. Namun, keterlibatan Indonesia dipastikan berbasis self-management dengan mengandalkan kemampuan yang sudah dimiliki.
“Yang pasti, pelibatan ini adalah self-management. Di mana kita menggunakan kemampuan yang ada untuk kita siapkan pasukan kita,” kata Menhan.