Kampung Haji RI di Makkah Disiapkan Jadi Etalase Ekonomi Halal Global

TANGERANG, investortrust.id — Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mendorong pengembangan kampung haji Indonesia di Makkah, Arab Saudi sebagai strategi jangka panjang memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem ekonomi halal global. Kampung haji tidak hanya diproyeksikan sebagai pusat layanan akomodasi jemaah haji dan umrah, tetapi simpul ekonomi halal yang terintegrasi, mulai perhotelan, logistik, hingga rantai pasok produk halal Indonesia.

Anggota Badan Pelaksana BPKH, Indra Gunawan, menjelaskan bahwa selama ini Indonesia mengeluarkan devisa besar untuk kebutuhan haji dan umrah. Nilainya diperkirakan mencapai Rp 20 triliun per tahun, yang sebagian besar mengalir ke penyedia layanan di Arab Saudi. Melalui konsep kampung haji, BPKH ingin membalik pola tersebut agar manfaat ekonomi bisa kembali ke Indonesia.

“Selama ini uang keluar untuk bayar hotel, katering, transportasi, dan logistik di Makkah. Kalau kita punya ekosistem sendiri, uang itu bisa kembali ke Indonesia. Jemaah bayar pakai rupiah, dan value chain-nya dikelola oleh ekosistem halal Indonesia,” kata Indra seusai menghadiri acara Halal Syimposium 2026 di Menara Syariah, Pantai Indah Kapuk (PIK), Tangerang, Banten, Rabu (21/1/2026).

Menurutnya, kampung haji akan dibangun dengan pendekatan ekosistem, bukan sekadar proyek properti. Di dalamnya dapat mencakup hotel, layanan katering, pusat logistik, sistem pembayaran, hingga layanan keuangan syariah yang terhubung langsung dengan kebutuhan jemaah haji dan umrah. Produk-produk yang digunakan, mulai makanan, bumbu, hingga suvenir, diupayakan berasal dari dalam negeri.

Indra menegaskan, konsep ini terinspirasi praktik negara lain, seperti Turki dan Malaysia, yang telah lebih dulu mengintegrasikan layanan haji dan umrah dengan industri domestik mereka. “Katering haji Turki itu dikirim dari Istanbul, Malaysia dari Kuala Lumpur. Kita seharusnya bisa melakukan hal yang sama,” ujarnya.

Dalam implementasinya, peran BPKH difokuskan sebagai pengelola dana dan investor, sementara aspek pengelolaan jemaah tetap berada di otoritas terkait. Indra menyebut, tantangan utama saat ini adalah perubahan pendekatan dari sekadar rezim pengadaan (procurement) menuju rezim investasi agar nilai tambah ekonomi bisa dimaksimalkan.

Baca Juga

Dari Makan Bergizi Gratis hingga Kampung Haji, Jadi Capaian Pemerintahan Prabowo Sepanjang 2025

“Kalau masih procurement, akan selalu ada keterbatasan. Kalau masuk rezim investasi, kita bisa membangun aset, hotel, dan ekosistem yang hasilnya berkelanjutan,” jelasnya.

Pusat Halal Global

Lebih jauh, kampung haji juga diproyeksikan menjadi bagian dari pengembangan halal travel, yang tidak hanya melayani jemaah Indonesia, tetapi juga membuka peluang kunjungan wisatawan muslim global. Bahkan, menurut Indra, konsep halal bersifat inklusif dan terbuka bagi pelaku usaha non-muslim yang ingin masuk ke pasar halal dunia.

“Halal itu untuk semesta. Marketnya besar dan terbuka. Kampung haji bisa menjadi etalase ekonomi halal Indonesia di jantung dunia Islam,” ujarnya.

BPKH menilai pengembangan kampung haji sejalan dengan strategi pemanfaatan dana haji secara produktif dan berdampak, tanpa mengganggu prinsip kehati-hatian dan kepentingan jemaah. Dengan aset kelolaan BPKH yang kini mendekati Rp 180 triliun dan terus bertumbuh, Indra optimistis Indonesia memiliki kapasitas untuk membangun ekosistem ekonomi halal berskala global.

“Kalau uang, orang, dan barang bisa kita orkestrasi dengan baik, dampaknya akan sangat besar. Kampung haji ini bukan hanya soal ibadah, tetapi juga soal kemandirian ekonomi umat dan posisi Indonesia di ekonomi halal dunia,” tutup Indra.

Sementara itu Danantara Indonesia melaporkan progres pengembangan kompleks haji (hajj complex) di Makkah, Arab Saudi dalam rangkaian retreat kabinet bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor.

Proses pengembangan kompleks haji saat ini dijalankan melalui dua jalur strategis secara paralel. Jalur pertama adalah penguatan fondasi proyek melalui kawasan Thakher, sementara jalur kedua dilakukan melalui partisipasi aktif dan penjajakan berkelanjutan dalam mekanisme lelang yang dikelola oleh Royal Commission for Makkah City and Holy Sites (RCMC) untuk peluang kawasan lain di sekitar Masjidil Haram.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, menyampaikan bahwa kawasan Thakher mencakup Novotel Thakher Makkah yang telah beroperasi serta sekitar 4,4 hektare lahan kawasan pengembangan yang berlokasi di koridor strategis sekitar 2–3 kilometer dari Masjidil Haram.

Baca Juga

Pembangunan Kampung Haji, Danantara Fokus Pengembangan Thakher dan Lelang RCMC

“Kami membangun kompleks haji (hajj complex) melalui pendekatan secara bertahap. Kawasan Thakher menjadi fondasi awal karena asetnya eksisting dan siap dikembangkan, sementara pada saat yang sama kami juga masih mengikuti proses lelang RCMC untuk peluang kawasan lain yang lebih dekat dengan pusat aktivitas haji dan umrah,” kata Pandu dalam keterangan tertulis yang diterima Investortrust, Rabu (7/1/2026).

Kawasan Thakher saat ini mencakup Novotel Thakher Makkah yang telah beroperasi dengan sekitar 1.461 kamar di tiga menara, serta 14 plot lahan kawasan yang direncanakan untuk pengembangan lanjutan, termasuk area komersial dan pusat ritel. Secara bertahap, kawasan ini dirancang untuk berkembang hingga sekitar 6.000 kamar dengan estimasi kapasitas mencapai 22.000 jemaah, atau sekitar 10% dari total jemaah haji Indonesia setiap tahunnya.