Masuki 'Survival Mode', Indonesia Ingin Perkuat Ketahanan Nasional

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menjelaskan kondisi global yang penuh dengan fragmentasi mendorong setiap negara memasuki survival mode. Memasuki kondisi seperti ini, pilihan bagi Indonesia yaitu memperkuat ketahanan nasional.

“Survival, adalah soal memiliki ketahanan nasional yang kuat disertai kapasitas untuk menentukan arah kita sendiri,” kata Sugiono saat Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026, di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Sugiono menegaskan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif tetap berangkat dari amanat konstitusi yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi kepentingan nasional, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Melihat kondisi yang terjadi, menurut dia, pertanyaannya bukan lagi arah keberpihakan.

“Melainkan bagaimana memperkuat ketahanan nasional dan mampu menentukan arah sendiri,” ucap dia.

Dalam situasi seperti ini, kata Sugiono, negara yang tidak memiliki strategi akan terseret, dan negara yang tidak memiliki ketahanan akan menjadi objek. Dia ingin Indonesia tidak dalam posisi ini.

“Oleh karena itu, diplomasi kita harus dibangun atas kesiapsiagaan, kewaspadaan, dan realisme,” ujar dia.

Dinamika global cepat atau lambat akan terasa dalam kehidupan sehari-hari. Ancaman yang datang tidak lagi dalam bentuk tunggal dan tidak datang satu per satu.

Ketika harga bahan pokok naik karena rantai pasok global terganggu, ujar Sugiono, Kemenlu akan hadir karena merupakan bagian dari persoalan politik luar negeri. Begitu halnya dengan munculnya teknologi baru yang memperlebar ketimpangan akses pendidikan dan pekerjaan, hingga masalah keamanan suatu wilayah.

Baca Juga

Menlu Sugiono Soroti Rapuhnya Tatanan Dunia, Negara Masuk ke Survival Mode

Perkenalkan diplomasi ketahanan

Bagi Sugiono, ketahanan tidak bisa dipinjam. Ketahanan ini harus dibangun dari dalam negeri.

“Karena di dunia yang tidak pasti, hanya negara yang kuat di dalam, yang akan memiliki daya tawar di luar. Inilah yang saya maknai sebagai diplomasi ketahanan,” ujar dia.

Sugiono menjelaskan stabilitas bukanlah kondisi yang datang dengan sendirinya. Stabilitas perlu dikelola, disertai dengan kepatuhan yang konsisten terhadap hukum internasional.

Sebagai salah satu prasyarat hukum internasional, Sugiono akan menyelesaikan batas maritim dan darat dengan negara-negara tetangga prioritas. Sepanjang 2024, kemajuan signifikan telah dicapai dalam rangka menyelesaikan permasalahan perbatasan, termasuk dengan Malaysia, Timor Leste, dan Vietnam.

Dalam lingkup yang lebih luas, kedaulatan juga memerlukan postur ketahanan yang tangguh dan kerja sama strategis. Oleh karena itu, pertahanan dan keamanan perlu dibangun melalui jaringan strategis yang saling menguatkan dengan mitra-mitra kunci.

Sugiono mengatakan pemerintah telah menyepakati tujuh kerja sama di bidang pertahanan dan 16 perjanjian penegakan hukum, termasuk di antaranya dengan Australia, Kanada, Prancis, Turki, dan Yordania dalam setahun terakhir.

“Kita juga membentuk kemitraan strategis dengan Rusia dan Thailand, serta kemitraan strategis komprehensif dengan Vietnam,” jelas dia.

Pemerintah juga telah melakukan empat dialog 2+2 dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan negara mitra kunci, yaitu China, Jepang, Australia, dan Turkiye.

“Empat pertemuan 2+2 dalam satu tahun terakhir mencerminkan sebuah kesadaran strategis bahwa di tengah dunia yang semakin tidak dapat diprediksi, diplomasi dan pertahanan menjadi satu hal yang tidak terpisahkan,” kata dia.