Prabowo Tolak Lihat Daftar Perusahaan Nakal yang Dicabut Izinnya

KARAWANG, investortrust.id – Presiden Prabowo Subianto memastikan tidak ragu menegakkan peraturan tanpa pandang bulu. Bahkan, Prabowo mengaku menolak melihat daftar puluhan perusahaan pelanggar aturan yang bakal dicabut izinnya.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya saat panen raya dan pengumuman swasembada pangan di Karawang, Rabu (7/1/2026).

Baca Juga

Panen Raya di Karawang, Prabowo Tinjau Hilirisasi dan Teknologi Pertanian Modern

Prabowo mengaku menolak melihat detail daftar perusahaan nakal tersebut untuk menjaga objektivitas. Hal ini lantaran bukan tidak mungkin terdapat perusahaan milik rekan atau bahkan kader Gerindra dalam daftar tersebut.

"Saya bilang, saya tidak mau lihat karena saya takut ada teman saya di situ. Begitu saya intip sedikit, eh ternyata ada Gerindra. Jadi, lebih baik saya tidak mau tahu," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan hal itu dilakukan agar tidak terpengaruh oleh ikatan personal. Prabowo menyerahkan penindakan terhadap perusahaan nakal kepada jajaran terkait dan aparat penegak hukum.

"Kemarin ada menteri, 'tolong Bapak pelajari ini.' Eh, ada nama-namanya. 'Eh, jangan saya takut ada teman saya di situ atau ada anggota Gerindra.' Iya kan, kalau sekarang saya bilang saya enggak tahu. Saya serahkan ke aparat penegak hukum. Mereka tanya, 'Pak, ada petunjuk?' Yang melanggar tindak. Sederhana," tegasnya.

Prabowo menekankan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sangat jelas, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya. Ditekankan, kemakmuran rakyat, memprioritaskan kepentingan rakyat di atas individu. Prabowo pun memerintahkan pejabat yang tidak paham Pasal 33 UUD 1945 untuk mengundurkan diri.

“UUD 45 Pasal 33 jelas tak usah ada penerjemah. Apa yang tidak jelas? Yang tidak paham, keluar saja dari jabatan. Segera mengundurkan diri. Banyak yang bisa gantikan saudara-saudara," tegasnya.

Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan pemerintah telah melakukan langkah konkret dalam menyelamatkan aset negara. Hingga saat ini, sebanyak 4 juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar hukum telah disita. Angka ini diproyeksikan akan bertambah signifikan pada masa mendatang.

"Tahun 2026, kita targetkan menyita tambahan 4 sampai 5 juta hektare lagi. Kita juga sudah bertindak terhadap ratusan tambang ilegal dan menyelamatkan ratusan triliun rupiah uang negara," tambahnya.

Baca Juga

Prabowo Anugerahkan Tanda Kehormatan kepada Sejumlah Petani dan Tokoh Pertanian

Prabowo mengajak seluruh menteri dan jajarannya di kabinet untuk bersatu melawan korupsi. Ia menekankan bahwa tugas utama Kabinet Merah Putih adalah memastikan setiap rupiah uang rakyat sampai ke tangan yang berhak.

"Uang rakyat harus dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Tidak boleh satu persen pun tidak sampai ke rakyat. Ini tekad saya sebagai presiden,” kata Prabowo.