Kerahkan Kekuatan Nasional Tangani Bencana Sumatra, Menko PMK Pastikan Huntara Dipercepat

JAKARTA, Investortrust.id - Pemerintah mengerahkan seluruh kekuatan nasional untuk menangani bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatra Barat, Aceh, dan Sumatra Utara, dengan fokus pada percepatan tanggap darurat sekaligus pemulihan bagi masyarakat terdampak. Upaya ini dinilai krusial untuk memastikan korban segera keluar dari situasi darurat dan kembali memiliki tempat tinggal yang aman dan layak.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menyampaikan hal tersebut saat meninjau sekaligus melakukan groundbreaking pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat, Sabtu (13/12/2025). Penanganan dilakukan secara terpadu, melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan relawan di lapangan.

Menurut Pratikno, cakupan bencana kali ini sangat luas karena terjadi di tiga provinsi sekaligus. Dalam kondisi tersebut, negara memastikan tanggap darurat tetap berjalan, bersamaan dengan percepatan penyediaan hunian sementara agar masyarakat tidak berlama-lama tinggal di pengungsian.

"Bencana ini ditangani seluruh kekuatan nasional. Cakupannya sangat luas, di tiga provinsi. Tanggap darurat tetap berjalan, dan pada saat yang sama huntara harus segera disiapkan. Bahkan kalau bisa langsung menuju hunian tetap tentu akan lebih bagus," ujar menko PMK dalam keterangannya, Senin (15/12/2025).

Baca Juga

Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Bahas Percepatan Penanganan Bencana Sumatra dan Kesiapan Nataru

Dalam kunjungan tersebut, Pratikno mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang telah menyiapkan lahan sekitar 1,7 hektare untuk pembangunan hunian sementara. Langkah tersebut sebagai contoh konkret percepatan pemulihan pascabencana, terutama karena lokasi lahan dinilai aman, tidak jauh dari kampung asal warga, memiliki akses jalan yang memadai, serta didukung ketersediaan air dan listrik.

"Biasanya masyarakat tidak ingin terlalu jauh dari tempat tinggal semula dan dekat dengan lokasi mata pencahariannya. Kita berkewajiban mencarikan tempat yang lebih aman dan layak. Di sini lokasinya sangat baik dan ini yang akan kita upayakan menjadi penyiapan huntara paling awal," jelasnya.

Dari sisi pembiayaan, Pratikno menjelaskan bahwa pembangunan hunian sementara didukung Dana Siap Pakai Kebencanaan, dana yang disediakan pemerintah untuk merespons keadaan darurat. Tantangan utama justru berada pada kesiapan lahan, yang harus memenuhi aspek keamanan dari risiko bencana lanjutan serta memiliki akses terhadap fasilitas pendukung dasar.

"Huntara ini menjadi tanggung jawab BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dalam masa tanggap darurat. Setelah itu, untuk hunian tetap akan ditangani kementerian terkait. Yang penting sekarang, masyarakat segera pindah dari pengungsian ke tempat tinggal sementara yang aman dan layak," tegasnya.

Selain meninjau pembangunan hunian sementara, Pratikno juga memastikan perbaikan akses jalan dan jembatan di wilayah terdampak terus dilakukan agar jalur logistik tetap terbuka. Menurutnya, kelancaran distribusi bantuan menjadi faktor penting dalam menjaga kondisi sosial dan ekonomi masyarakat selama masa pemulihan.

Ia menekankan bahwa kehadiran negara tidak berhenti pada fase darurat semata, tetapi berlanjut hingga proses pemulihan kehidupan masyarakat benar-benar tercapai. “Negara hadir bukan hanya saat darurat, tetapi juga dalam proses memulihkan kehidupan. Kita akan terus mendampingi masyarakat agar mereka bisa bangkit dan kembali menata hari esok dengan lebih kuat," ujar Menko PMK.

Baca Juga

Menko Polkam Minta Forkompinda Pidie Jaya Kompak Tanggulangi Bencana Sumatra

Di lapangan, Pratikno melihat langsung semangat gotong royong antara petugas dan warga di posko pengungsian. Ia menilai kebersamaan tersebut sebagai modal sosial yang sangat penting dalam menghadapi bencana dan mempercepat pemulihan wilayah terdampak.

Peninjauan turut dihadiri Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah, Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis, Sekretaris Utama BNPB Rustian, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatra Barat.