Prabowo: HGU Bisa Dicabut untuk Hunian Sementara Warga Terdampak Bencana Sumatra
ACEH, investortrust.id — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah harus segera menyediakan lahan untuk pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). Dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Aceh, Minggu (7/12/2025) malam, Prabowo menyatakan kesediaannya untuk mencabut sementara hak guna usaha (HGU) bila diperlukan demi kepentingan pembangunan hunian sementara masyarakat terdampak bencana.
Instruksi itu muncul setelah Kepala BNPB Suharyanto melaporkan salah satu hambatan mendesak dalam percepatan pembangunan huntara adalah ketersediaan lahan dari pemerintah daerah.
“Kepala daerah harus menyiapkan lahan. Pemerintah pusat yang membangun, Pak Presiden. Nah, lahannya ini kadang-kadang yang agak bermasalah lama,” ujar Suharyanto dalam paparannya.
Baca Juga
Prabowo Kucurkan Rp 4 Miliar per Kabupaten/ Kota Terdampak Bencana Sumatra
Menanggapi hal tersebut, Prabowo menegaskan negara wajib menemukan solusi cepat. Prabowo menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga, terutama Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi permasalahan tersebut.
“Saya kira lahannya harusnya ada. Nanti koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, semua K/L, terutama ATR, Kehutanan, ATR-BPN dicek semua,” kata Prabowo.
Prabowo kemudian menekankan kebutuhan rakyat adalah prioritas tertinggi. Bahkan, Prabowo menyatakan, HGU bisa dicabut sementara jika memang diperlukan dalam pengadaan lahan untuk huntara warga terdampak bencana.
“Kalau perlu HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting. Lahan harus ada.”
Dalam penjelasannya, Kepala BNPB menyampaikan huntara dirancang untuk menjadi tempat tinggal yang jauh lebih layak dibanding tenda-tenda pengungsian. Setiap unit diperuntukkan bagi satu keluarga.
“Luasnya tipe 36, Pak Presiden. Delapan kali lima. Daripada mereka tinggal di tenda, lebih representatif mereka tinggal di hunian sementara,” kata Suharyanto.
Prabowo lalu menanyakan detail spesifikasi dan biaya konstruksi.
“Harganya berapa?” tanya Presiden.
“Sekitar Rp 30 juta, Pak Presiden, satu hunian sementara,” jawab Suharyanto, sembari menegaskan unit tersebut sudah dilengkapi fasilitas dasar.
“Ada WC, kamar mandi, siap di dalam satu (unit),” jelasnya.
Prabowo menilai harga ini relatif efisien. BNPB juga menjelaskan huntara dirancang untuk dapat digunakan maksimal satu tahun sebelum warga dipindahkan ke hunian tetap (huntap). Namun bisa lebih lama bila ketersediaan lahan terhambat.
“Konsep kita hunian sementara tidak lebih dari satu tahun, kecuali beberapa kejadian karena pembagian tugasnya kepala daerah harus menyiapkan lahan.”
BNPB menegaskan bahwa proses pembangunan huntara dapat dipercepat menggunakan Satgas TNI–Polri, sebagaimana pengalaman sebelumnya di Lewotobi.
“Satgas Kodam IX/Udayana memindahkan 8.000 KK. Semuanya masuk ke huntara, membangunnya enam bulan, Pak Presiden,” ujar Suharyanto.
Prabowo langsung merespons dengan menginstruksi percepatan pembangunan huntara.
“Kalau bisa lebih cepat ya? Kalau bisa lebih cepat dari 6 bulan ya?” ujar Presiden.
Baca Juga
Prabowo Tekankan Solidaritas dan Sinergisitas Percepat Pemulihan Bencana Sumatra
BNPB menyatakan kesiapannya, “Siap, Pak Presiden. Lebih cepat.”
Selain huntara tipe rumah keluarga, BNPB juga menyiapkan opsi model barak apabila lahan sangat terbatas. Namun, apabila tanah cukup, satu keluarga dapat dialokasikan lahan 8x10 meter yang memudahkan integrasi antara huntara dan pembangunan huntap di fase berikutnya.
Menutup pembahasan, Prabowo kembali menegaskan agar semua kementerian dan lembaga mempercepat penyediaan lahan tanpa terkendala. Ia juga membuka opsi pemanfaatan desain fabrikasi bertingkat untuk menghemat ruang bila diperlukan.