DPR Desak Menteri Maruarar Tangani Permukiman Terpapar Radioaktif di Cikande
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Komisi V DPR meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait turun tangan menangani persoalan paparan radioaktif Cesium-137 (Cs-137) di kawasan permukiman Cikande, Kabupaten Serang, Jawa Barat.
Wakil Ketua Komisi V DPR, Syaiful Huda menyatakan, penanganan perlu dilakukan karena proses dekontaminasi Cesium-137 membutuhkan waktu panjang.
“Warga Cikande khawatir dan mengeluhkan bagaimana nasib permukiman mereka yang berada dekat dengan lokasi terdapat paparan radioaktif dari pabrik sekitar permukiman,” jelas dia dalam rapat kerja (Raker) bersama Kementerian PKP, di gedung parlemen, Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Merespons hal itu, Menteri Maruarar menyampaikan, pihaknya akan segera terjun ke Cikande untuk melaksanakan monitoring terkait dampak ke kawasan permukiman tersebut.
“Nanti dalam rapat berikutnya kami akan laporkan lengkap, kami akan turunkan lengkap tim secara komprehensif di sana,” ungkap Ara, sapaan akrabnya Maruarar.
“Saya langsung tugaskan Pak Dirjen Kawasan Permukiman (Fitrah Nur) untuk dilaporkan lengkap data terakhir, foto, video, seperti apa. Supaya nanti juga dari kajian sosial, kajian kesehatan, keamanan, dan juga kajian, semua kajian,” sambung dia.
Sekadar informasi, upaya dekontaminasi kawasan yang terpapar Cs-137 telah dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Cs-137. Proses tersebut dipercepat untuk mencegah meluasnya dampak radiasi terhadap masyarakat, pekerja, dan aktivitas industri di wilayah Cikande.
Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH, Rasio Ridho Sani mencatat dekontaminasi dilakukan pada area pabrik maupun di luar area pabrik yang terdeteksi radiasi.
“Dari 22 pabrik yang terdeteksi paparan radiasi Cs-137, 21 pabrik telah berhasil didekontaminasi oleh Satgas. Pabrik yang telah selesai dekontaminasi dapat segera melakukan operasi kembali,” kata dia beberapa waktu lalu.
Dia menambahkan, percepatan penanganan juga menyasar 12 titik lain seperti lahan kosong, lapak, dan permukiman. “Paling lambat bulan Desember (2025) lokasi-lokasi yang terkontaminasi telah aman,” tutup Rasio.