Prabowo Peringatkan Aparat Hukum Tidak Kriminalisasi Rakyat Kecil: Zalim

JAKARTA, Investortrust.id – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas kinerja aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung, yang berhasil mengembalikan uang negara senilai Rp13.255.244.538.149 dalam perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan produk turunannya. Penyerahan uang tersebut dilakukan secara resmi oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Pengembalian uang negara itu merupakan tindak lanjut dari putusan kasasi Mahkamah Agung yang membatalkan vonis lepas terhadap tiga korporasi besar, yakni Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group. Dengan putusan ini, negara akhirnya dapat kembali menguasai dana hasil korupsi yang sebelumnya sempat terhambat oleh putusan pengadilan. Kejaksaan Agung memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjadi preseden positif dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia.

Namun di tengah pujiannya, Presiden Prabowo juga menyampaikan pesan penting kepada aparat penegak hukum agar tidak tergelincir pada praktik yang merugikan rakyat kecil.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan menindak pelaku korupsi kelas atas tidak boleh diikuti dengan ketidakadilan kepada masyarakat biasa yang justru hidup dalam kesulitan.

Baca Juga

Prabowo: Kejahatan SDA Ilegal Rugikan Negara Ratusan Triliun, Aparat Hukum Jangan Lengah

“Kita tidak ingin mencari-cari masalah. Saya ingatkan terus kejaksaan, kepolisian, jangan kriminalisasi sesuatu yang tidak ada, untuk motivasi apa pun,” ujar Presiden.

Ia mengaku masih menerima laporan mengenai praktik-praktik penegakan hukum yang kurang bijaksana, terutama di daerah. Menurutnya, terdapat oknum jaksa yang masih melakukan tindakan yang tidak semestinya kepada masyarakat kecil.

Prabowo menyampaikan keprihatinannya atas beberapa kasus lama yang menunjukkan ketidakadilan terhadap masyarakat lemah, seperti anak SD yang ditangkap karena mencuri ayam, dan ibu-ibu yang ditahan karena mencuri pohon. “Ini tidak masuk akal. Hakim, jaksa, ada apa ngejar? Penegak hukum harus punya hati. Jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu zalim, itu angkara murka,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa orang kecil seharusnya dibela dan dibantu, bukan ditekan. Bahkan, ia menyampaikan bahwa pejabat seharusnya rela menggunakan uang pribadinya untuk membantu rakyat yang kesulitan. Ia mengisahkan pernah memanggil anak yang ditangkap karena mencuri ayam ke Hambalang dan memberinya beasiswa.

“Saya percaya hal semacam ini sudah tidak terjadi lagi, saya berharap. Tapi ingat, rakyat sekarang pandai dan ada teknologi. Kalau ada apa-apa, mereka bisa lapor langsung ke presiden,” katanya.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa rakyat kecil adalah tanggung jawabnya, dan aparat hukum harus membantunya menegakkan keadilan serta membela mereka yang lemah. Menurutnya, orang kuat akan tetap kuat, namun jika mereka melanggar hukum, maka kekuatan negara akan diuji. “Jangan mereka mengira Indonesia lemah,” pungkasnya.