Sambangi KPK, Pramono Anung Konsultasi soal Proyek Monorel dan RS Sumber Waras
JAKARTA, investortrust.id - Gubernur Jakarta Pramono Anung mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (16/10/2025). Pramono diterima oleh pimpinan KPK, Agus Joko Pramono dan Fitroh Nurcahyanto.
Dalam pertemuan tersebut, Pramono berkonsultasi mengenai penyelesaian proyek monorel yang mangkrak dan pemanfaatan lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
Baca Juga
Menkeu Purbaya Dukung Pramono Anung Kembangkan Jakarta Collaboration Fund
Pramono Anung mengatakan, Pemprov Jakarta ingin membersihkan sisa proyek monorel yang mangkrak di sepanjang Jalan HR Rasuna Said. Pemprov Jakarta, katanya, telah mendapat arahan hukum dan surat dari Kejati Jakarta untuk menertibkan sisa proyek tersebut.
"Pemerintah Jakarta akan merencanakan untuk menyelesaikan persoalan monorel ini agar tidak terjadi lagi, seringkali terjadi kecelakaan, kemudian juga secara penampakan tidak baik, dan seringkali menimbulkan kemacetan, maka kami akan segera tata dan mudah-mudahan di tahun 2026, segera bisa kita mulai dan juga kita selesaikan di tahun 2026," kata Pramono Anung seusai pertemuan dengan pimpinan KPK.
Pramono Anung dan KPK juga membahas pemanfaatan lahan RS Sumber Waras yang sempat menjadi sorotan publik pada 2014. Lahan tersebut sebelumnya tidak dapat dimanfaatkan karena terhambat persoalan hukum dan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Sekarang ini NJOP-nya sudah naik tinggi, tidak mungkin tanah Sumber Waras itu untuk dijual atau dilepas, karena sudah hampir dua kali lipat dari ketika peristiwa terjadi di tahun 2014. Sehingga dengan demikian kami memutuskan dan kami berkonsultasi dengan KPK agar tanah tersebut bisa dimanfaatkan untuk rumah sakit. Jadi sekali lagi tanah tersebut akan dimanfaatkan untuk rumah sakit, sehingga dengan demikian bisa memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat yang ada di Jakarta," paparnya.
Hal lain yang dibahas dalam pertemuan itu menyangkut kerja sama pencegahan korupsi di lingkungan Pemprov Jakarta. Pramono Anung menyatakan, Pemprov Jakarta membuka kolaborasi lebih luas dengan KPK, termasuk melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan antikorupsi di Balai Kota.
"Yang ketiga kami ingin bekerjasama dalam hal yang berkaitan dengan tindakan preventif hukum, pencegahan di balai kota. Untuk itu kami akan mengadakan hal bersama misalnya dalam hal pelatihan dan sebagainya," kata Pramono.
Baca Juga
Bertemu Pramono Anung, Menkeu Purbaya Bahas Rencana Suntik Bank Jakarta Rp 20 Triliun
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama menekankan, tidak ada lagi persoalan hukum terkait lahan RS Sumber Waras. Dikatakan, setelah analisis terhadap bukti yang ada, KPK menghentikan penyelidikan kasus pengadaan lahan tersebut pada 2023.
"KPK memutuskan bahwa bukti-bukti yang ada belum mencukupi untuk dilakukan langkah peyelidikan. Sehingga di dalam ranah penyelidikan KPK pada tahun 2023 telah menghentikan terhadap penyelidikan perkara tersebut," kata Bahtiar.
Bahtiar menambahkan, KPK melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi akan terus memberikan pendampingan kepada Pemprov Jakarta, terutama, dalam proses pemulihan aset RS Sumber Waras agar dapat segera dimanfaatkan untuk pembangunan rumah sakit tipe A.