Lapor ke DPR, Menteri P2MI Sebut Realisasi Anggaran Tahun 2025 Capai 49,65%
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI) Mukhtarudin, menegaskan komitmen pihaknya untuk menjaga kualitas layanan bagi para pekerja migran di tengah peningkatan pagu anggaran Tahun Anggaran 2025.
Hal itu dilaporkan Mukhtarudin saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR membahas penyesuaian rencana kegiatan dan anggaran Kementerian P2MI sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR, Senin (15/9/2025).
Mukhtarudin memaparkan hingga 12 September 2025, realisasi anggaran Kementerian P2MI telah mencapai Rp 341,3 miliar atau 69,01% dari pagu awal sebesar Rp 494,6 miliar. Seiring dengan persetujuan Alokasi Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp 192,8 miliar oleh Kementerian Keuangan pada 19 Agustus 2025, total pagu anggaran meningkat menjadi Rp 687,4 miliar.
Kondisi ini membuat persentase realisasi anggaran saat ini berada di angka 49,65%.
“Realisasi anggaran tersebut belum maksimal karena penambahan ABT yang baru disetujui Kementerian Keuangan pada 19 Agustus 2025. Selain itu, revisi buka blokir efisiensi anggaran baru selesai pada akhir Maret 2025. Namun demikian, KemenP2MI telah menyusun langkah percepatan kinerja realisasi anggaran pada Triwulan III dan IV dengan prediksi realisasi akhir sebesar 97–98 persen,” jelas Mukhtarudin.
Dalam penjelasannya, Mukhtarudin menegaskan bahwa penurunan persentase realisasi anggaran bukan karena penyerapan yang lambat, tetapi akibat adanya tambahan pagu yang cukup besar.
Baca Juga
Jabat Menteri P2MI, Mukhtarudin Komitmen Kawal Agenda Prabowo
“Sampai hari ini realisasi kita 49,6%. Saya sudah meminta para jajaran eselon untuk segera melakukan percepatan penyerapan anggaran, tapi tetap mengedepankan akuntabilitas. Anggaran tidak boleh hanya target-oriented, yang penting habis, melainkan goal-oriented dengan outcome yang nyata bagi PMI,” tutur dia.
Lebih lanjut, ia menyebutkan empat strategi utama percepatan penyerapan, yaitu penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III dan IV sesuai timeline, penyelesaian sejumlah petunjuk teknis kegiatan peningkatan kapasitas, kepulangan, dan kewirausahaan, kolaborasi kegiatan dengan melibatkan kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah serta percepatan proses pengadaan barang dan jasa.
“Penyelesaian juknis menjadi pondasi penting agar kegiatan di lapangan dapat segera berjalan. Begitu juknis selesai, kolaborasi dengan stakeholder akan dipercepat agar serapan anggaran naik signifikan pada Triwulan III dan IV,” tambahnya.
Politikus Partai Golkar itu memaparkan arah anggaran 2026 yang mencapai Rp 546,3 miliar dengan porsi terbesar dialokasikan untuk program dukungan manajemen, serta program penempatan, pelindungan, dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia.
“Kami sadar tantangan ke depan semakin besar. Namun, berapapun anggaran yang tersedia, kami akan kerjakan sebaik-baiknya, tidak boleh cengeng. Yang terpenting, pelayanan kepada PMI tetap prima, baik dalam penempatan yang aman dan prosedural, fasilitasi kepulangan, maupun peningkatan kapasitas dan pemberdayaan ekonomi keluarga PMI,” ujarnya.
“Dengan serapan anggaran yang optimal, kami ingin memastikan kualitas layanan terus meningkat dan kepercayaan publik terhadap negara semakin kuat,” sambung dia.