Gerakan 17+8 Jadi Simbol Demokrasi Digital Anak Muda, Ini 25 Tuntutannya
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id — Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menyambut positif lahirnya Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat yang ramai digaungkan melalui media sosial. Tokoh GNB, Alissa Wahid, menilai gerakan tersebut mencerminkan kekuatan demokrasi anak muda dalam memanfaatkan ruang digital untuk menyuarakan aspirasi.
“Ini inisiatif yang sangat menggembirakan, terutama karena datang dari anak-anak muda yang selama ini aktif dalam isu-isu demokrasi. Dampaknya pun terasa signifikan,” kata Alissa di Rumah Pergerakan Gus Dur, Menteng, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Salah satu tuntutan krusial adalah desakan agar TNI segera kembali ke barak paling lambat 5 September 2025. Menurut Alissa, kehadiran alat berat, konvoi militer, dan pasukan di berbagai kota menimbulkan keresahan masyarakat sipil.
Alissa mengingatkan bahwa gerakan serupa sebelumnya juga muncul dalam aksi Garuda Biru pada 22 Agustus 2024, yang berhasil menggerakkan massa hanya melalui media sosial. “Kalau pemerintah tidak belajar dari pengalaman dua gerakan digital ini, berarti situasinya sangat serius,” tegasnya.
Tokoh GNB lainnya, Laode Muhammad Syarief, menegaskan bahwa seluruh tuntutan Gerakan 17+8 sejalan dengan sikap GNB, meskipun menggunakan bahasa yang lebih tegas. “Saya cukup terkejut ketika ada kata ‘murka’ digunakan dalam tuntutan. Itu jarang dipakai oleh tokoh-tokoh senior, tapi justru mempertegas keresahan publik,” ujar mantan Komisioner KPK tersebut.
Baca Juga
Sementara itu, mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, meminta pemerintah tidak sekadar mendengar, tetapi juga mengkaji secara serius. “Kalau ada yang bisa segera dilaksanakan, sampaikan ke rakyat. Jika belum bisa, jelaskan alasannya secara terbuka,” ujarnya.
Isi 17+8 Tuntutan Rakyat
Gerakan yang berlangsung sejak 25 Agustus hingga 1 September 2025 itu melahirkan 17 tuntutan jangka pendek yang harus dipenuhi sebelum 5 September 2025, serta 8 tuntutan jangka panjang dengan tenggat waktu 1 tahun.
17 Tuntutan Jangka Pendek (Deadline: 5 September 2025)
-
Tarik TNI dari pengamanan sipil dan hentikan kriminalisasi demonstran.
-
Bentuk tim investigasi independen kasus kematian demonstran.
-
Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.
-
Publikasikan transparansi anggaran DPR.
-
Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah bersama KPK.
-
Partai politik beri sanksi tegas pada kader tidak etis.
-
Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat.
-
Libatkan kader partai dalam dialog publik.
-
Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
-
Hentikan kekerasan Polri, patuhi SOP pengendalian massa.
-
Proses hukum transparan anggota Polri yang melanggar HAM.
-
TNI kembali ke barak dan hentikan kekerasan terhadap sipil.
-
Tegakkan disiplin internal TNI.
-
TNI berkomitmen tidak masuk ruang sipil selama krisis.
-
Pastikan upah layak bagi seluruh angkatan kerja.
-
Cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
-
Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.
8 Tuntutan Jangka Panjang (Deadline: 1 Tahun)
-
Reformasi besar-besaran DPR.
-
Reformasi partai politik dan penguatan pengawasan eksekutif.
-
Rencana reformasi perpajakan yang adil.
-
Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor.
-
Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis.
-
Pastikan TNI kembali ke barak tanpa pengecualian.
-
Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
-
Tinjau ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan.
Gerakan 17+8 dinilai sebagai momentum penting yang memperlihatkan bagaimana anak muda menggunakan demokrasi digital untuk mengawal isu-isu fundamental bangsa.