Wakil Panglima TNI Bantah Soal Adanya Skenario Darurat Militer
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id -- Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita membantah ada skenario darurat militer yang direncanakan melalui pembiaran kerusuhan dan penjarahan di sejumlah tempat di Jakarta dan sejumlah daerah lain. Tandyo menegaskan bahwa TNI taat terhadap konstitusi.
"TNI dalam hal ini taat konstitusi, tadi saya sampaikan bahwa TNI saat ini dalam satu soliditas yang sangat kuat, antara Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Mabes angkatan, kalau ada anggapan seperti itu tentunya itu sangat salah, jauh dari apa yang kita lakukan," kata Jenderal Tandyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025).
Ia menegaskan TNI memberikan bantuan kepada institusi lain atas dasar regulasi dan permintaan. Ia mengingatkan kembali adanya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto, dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto pada 30 Agustus 2025. Seluruhnya sepakat untuk sama-sama solid mengelola kericuhan yang terjadi secara bersama-sama.
Baca Juga
Prabowo Perintahkan Polri dan TNI Bertindak Tegas Hentikan Perusakan dan Penjarahan
"Jadi tidak ada kita mau mengambil alih, tidak ada, karena itu disampaikan bahwa yang di depan kan Polri dulu, baru setelah itu ada kondisi seperti ini ya barulah kita jadi satu dengan Polri, tidak ada keinginan kita untuk mengambil terima," ujarnya.
Isu darurat militer muncul seiring eskalasi gerakan aksi demo secara nasional. Kerusuhan terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Jakarta sejak 28 Agustus 2025.
Di Jakarta, kericuhan terjadi di sekitaran Kompleks Parlemen Senayan dan sekitar Mako Brimob Kwitang Jakarta. Kerusuhan kemudian pecah di sejumlah daerah seperti Makassar, Yogyakarta, Surabaya, Bandung, dan beberapa daerah lain.
Pada 30 Agustus 2025, penjarahan terjadi di sejumlah kediaman anggota DPR. Beberapa anggota yang menjadi korban penjarahan yakni Politikus Nasdem Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), dan Surya Utama (Uya Kuya). Tidak hanya anggota DPR, kediaman Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani juga dijarah oleh sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab.