Indonesia Dorong Regulasi AI Berbasis Etika di Forum Global UNESCO
BANGKOK, investortrust.id - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menegaskan bahwa Indonesia termasuk negara berkembang yang aktif mengintegrasikan prinsip etika dan inklusivitas kecerdasan artifisial (AI) ke dalam kebijakan dan kerangka regulasi nasional.
Pernyataan ini disampaikan Nezar dalam forum Ministerial Session bertajuk 'Dialogue on International Cooperation on AI' dalam rangkaian UNESCO Global Forum on the Ethics of Artificial Intelligence di Bangkok, Thailand, Selasa (24/6/2025).
Nezar menyampaikan bahwa Indonesia tidak hanya menyatakan dukungan normatif terhadap UNESCO Recommendation on the Ethics of AI (2021), tetapi telah mengambil langkah-langkah substantif yang terukur untuk mengimplementasikannya.
“Indonesia telah mengintegrasikan prinsip-prinsip etika dan inklusivitas AI UNESCO ke dalam penyusunan kebijakan dan tata kelola secara nyata. Integrasi tersebut termasuk pengembangan strategi nasional AI untuk kemudian segera dilanjutkan dengan penerbitan regulasi AI dalam waktu dekat ini,” kata Wamenkomdigi.
Empat langkah utama yang kini telah dijalankan pemerintah Indonesia, antara lain: penyusunan Peta Jalan AI berbasis etika (yang sedang memasuki tahap akhir), penyelesaian AI Readiness Assessment Methodology (AI-RAM), penerbitan Surat Edaran Menteri tentang Etika AI sebagai panduan interim, dan penguatan kerangka hukum melalui UU PDP dan UU ITE sebagai payung perlindungan data dan etika pemrosesan AI.
Dalam pertemuan yang dihadiri menteri serta pejabat tinggi negara anggota UNESCO, Nezar juga menyoroti tiga tantangan utama yang dihadapi negara berkembang dalam merancang tata kelola AI, yakni: keseimbangan antara regulasi dan inovasi, keterbatasan kapasitas SDM digital, serta kesenjangan infrastruktur dan standar teknis.
“Bagi Indonesia, kerja sama internasional, terutama negara-negara selatan (Global South), bukan hanya soal berbagi teknologi, tetapi yang paling mendasar adalah berbagi tanggung jawab untuk AI yang etis dan inklusif,” tegas Nezar.
Mantan jurnalis senior itu juga menambahkan bahwa dalam transisi AI global yang transformatif, tidak boleh ada negara yang tertinggal. Indonesia mendorong kolaborasi lintas negara untuk memperkuat kesetaraan teknologi dan memperkecil ketimpangan digital.
Forum ini merupakan bagian dari agenda tahunan UNESCO yang berlangsung pada 24–27 Juni 2025 dan menghimpun para pemimpin pemerintahan, pakar teknologi, akademisi, dan pelaku industri global. Forum ini juga menjadi ajang peninjauan kemajuan implementasi etika AI di masing-masing negara setelah rekomendasi UNESCO diadopsi oleh lebih dari 194 negara pada 2021.
Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara berkembang yang telah menyusun arah kebijakan berbasis etika AI secara sistematis dan terbuka, sebuah langkah yang diapresiasi oleh komunitas internasional dalam forum tersebut.
Langkah-langkah lanjutan dari pemerintah Indonesia saat ini difokuskan pada pelibatan sektor industri, edukasi publik, serta kolaborasi regional untuk menyusun standar implementasi AI yang selaras dengan hak asasi manusia, privasi, dan keadilan sosial.