Bahas Konflik Senjata di Papua Tengah, Menteri HAM Temui Gubernur, Bupati hingga DPRD
JAKARTA, Investortrust.id -- Menteri HAM Natalius Pigai menggelar pertemuan terbatas dengan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, Bupati Intan Jaya Aner Maisini, Bupati Puncak Elvis Tabuni, serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten di Bali, Jumat (6/6/2025) malam. Pertemuan digelar untuk menyikapi berbagai persoalan, terutama kekerasan akibat konflik bersenjata yang terjadi di wilayah Papua Tengah belakangan ini.
"Pertemuan ini kami gelar selain saya ingin mendapatkan informasi dari lapangan melalui Gubernur, DPRD dan para bupati juga untuk sama-sama memastikan upaya penanganan yang tepat sehingga situasi akibat konflik khususnya di dua wilayah yaitu Puncak dan Intan Jaya bisa diatasi dengan baik," kata Pigai dalam keterangannya, Sabtu (7/6/2025).
Baca Juga
Kemenham Didesak Tindaklanjuti Tuntutan Warga Papua Terkait Konflik di Intan Jaya
Pigai menjelaskan, Kementerian HAM merespons serius situasi yang terjadi untuk mewujudkan rekonsiliasi dan perdamaian di Papua. Selain itu, pemerintah ingin mendorong langkah-langkah rekonsiliatif untuk perdamaian di tanah Papua.
Pigai mengungkapkan, saat ini terdapat 60.000 warga Intan Jaya dan Puncak yang mengungsi ke daerah perkotaan, seperti Nabire dan Timika. Bahkan ada dua distrik yaitu Sinak (Kabupaten Puncak) dan Distrik Hitadipa (Intan Jaya) yang semua masyarakatnya mengungsi.
"Jadi dua distrik ini sudah kosong sama sekali. Tidak ada lagi masyarakatnya karena semua sudah mengungsi," ucapnya.
Setelah mendapat laporan yang utuh mengenai situasi akibat konflik tersebut, Pigai dan jajaran Kementerian HAM akan turun untuk memastikan penanganan pengungsi bisa dilakukan dengan baik dan mendorong upaya-upaya rekonsiliasi untuk mewujudkan perdamaian di tanah Papua.
"Kami tentu saja akan menjadi jembatan untuk kementerian-kementerian lain di pusat agar bersama pemerintah daerah turun ke lokasi-lokasi pengungsi dalam rangka pemenuhan kebutuhannya, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang," ujarnya.
Baca Juga
Menteri HAM Terima Aduan Mahasiswa Terkait Konflik Senjata di Intan Jaya Papua
Pigai menambahkan, dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah juga menyampaikan rencana mereka untuk memfasilitasi aparat agar bisa mendirikan pos-pos penjagaan sehingga tidak lagi menjadikan gereja atau rumah-rumah Klasis sebagai pos militer.
"Gubernur dan para bupati juga menyampaikan soal rencana pembangunan pos tersebut yang akan mereka fasilitas, termasuk nanti mencari tanahnya agar bisa dijadikan tempat mendirikan pos-pos penjagaan aparat baik TNI maupun Polri," ucap Pigai.