1.957 CPNS Mundur, Legislator Desak Menteri PANRB Evaluasi Total
JAKARTA, investortrust.id - Anggota Komisi II DPR Ali Ahmad menyoroti mundurnya 1.957 CPNS. Ia mendesak Menteri PANRB Rini Widyantini mengevaluasi total proses penerimaan dan penempatan ASN.
Menurutnya kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat seharusnya diambil setelah melakukan kajian komprehensif, melibatkan pakar, akademisi, ormas, dan harus berkonsultasi dengan DPR. Ia menambahkan mundurnya ribuan CPNS tersebut merupakan musibah nasional.
"Mundurnya 1.957 orang itu akibat tata kelola penerimaan CPNS yang tidak profesional. Mayoritas CPNS mundur karena lokasi penempatan yang jauh dari domisili," kata Ali dalam keterangannya dikutip Jumat (25/4/2025).
Ali Ahmad menyatakan, DPR akan kena getahnya jika Menteri PANRB terus melakukan blunder dalam pengambilan kebijakan,. Diketahui DPR ikut menanggung dampak dari penundaan pengangkatan PPPK dan PNS.
"Ingat, akibat kebijakan yang keliru menunda pengangkatan PPPK dan PNS beberapa waktu lalu, kami para anggota DPR ini yang kena getahnya," kata Ali.
Ia menilai persoalan itu terjadi disebabkan karena kebijakan yang tanpa pertimbangan matang, tidak melalui kajian, dan tidak belajar dari kebijakan solutif, seperti sistem zonasi dalam penerimaan siswa/pelajar. Mundurnya ribuan CPNS selain berdampak hilangnya harapan sebagai PNS ketika diterima, juga larangan mengikuti penerimaan ASN di periode berikutnya sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB Nomor 27 Tahun 2021.
Bahkan, beberapa lembaga negara, seperti BIN, TNI, Polri memberlakukan sanksi denda atau ganti rugi bagi CPNS yang mengundurkan diri.
"Kejadian ini nampak memposisikan rakyat selaku pemegang hak konstitusional untuk memeroleh status ASN sebagai korban kebijaksanaan yang tidak profesional," ujarnya.
Alumnus Universitas Islam Malang itu menegaskan kebijakan penempatan ASN di luar domisili atau perminatan CASN dinilai sangat memberatkan dan menunjukkan manajemen pemerintahan yang tidak adaptif dan empatik.
"Terlebih gaji ASN kita tergolong sangat rendah. Ini juga harus menjadi perhatian pemerintah," tegasnya. (C-14)