Kemenhan Ungkap 6 Tantangan Menuju Kemandirian Ekonomi Pertahanan
TANGERANG SELATAN, Investortrust.id - Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Badan Penelitian Pengembangan Kementerian Pertahanan (Kapuslitbang Iptekhan Balitbang Kemenhan) Marsma TNI S Arif Hardoyo mengatakan dalam perjalanan menuju kemandirian ekonomi pertahanan, Indonesia masih dihadapkan sejumlah tantangan. Ia mencatat ada enam tantangan yang harus jadi perhatian bagi insan litbang.
"Kita masih menghadapi tantangan besar, pertama, belum terbentuk ekosistem industri pertahanan secara utuh," kata Arif dalam temu bisnis industri strategis pertahanan berbasis riset dan inovasi di Kawasan Sains dan Teknologi (KST) BJ Habibie, Tangerang Selatan, Banten, Senin (21/4/2025).
Baca Juga
Aset Indonesia Terancam Disita Imbas Sengketa Kemenhan dan Navayo, Yusril Bentuk Satgas
Menurutnya, koordinasi antar-pelaku usaha dinilai masih belum efektif. Kedua, Arif memandang belum optimalnya mekanisme kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, industri, lembaga litbang, dan pengguna. "Yang seharusnya (kolaborasi pentahelix) menjadi fondasi inovasi belum berjalan optimal sebagaimana amanat Undang-Undang 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan," ujarnya.
Ketiga, preferensi keberpihakan pengguna. Menurutnya pemerintah belum berpihak pada produk litbang, sehingga banyak riset dan inovasi tidak termanfaatkan secara optimal dalam sistem pertahanan nasional. "Sehingga menghambat kesinambungam inovasi yang sedang dibangun," ungkapnya.
Baca Juga
Prabowo Apresiasi Patung Jenderal Sudirman di Kantor Kemenhan Jepang
Padahal, ia menambahkan, kondisi Indonesia saat ini merupakan era emas untuk mengembangkan industri pertahanan. Tantangan keempat, yakni kegiatan litbang dihadapkan pada tuntutan hasil cepat, murah, dan harus berhasil. "Tanpa ruang eksplorasi yang cukup risiko kegagalan menjadi tinggi," ujarnya.
Kelima, pendanaan riset masih bergantung pada APBN. Pengalokasian 5% laba perusahaan untuk riset dinilai belum diimplementasikan secara menyeluruh. "Terakhir yang cukup problematik adalah skala keekonomian," tuturnya.
Ia mengungkapkan bahwa permintaan pasar yang terbatas dipandang tidak seimbang dengan biaya produksi. Selain itu pengalihan lini produksi dianggap tidak profitable. (C-14)
