Luhut Ungkap Prabowo Perintahkan TNI-Polri Berantas Ormas yang Ganggu Investasi
JAKARTA, investortrust.id - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan jajaran TNI dan Polri untuk menindak dan memberantas premanisme berbaju ormas yang mengganggu iklim investasi di Indonesia. Hal itu disampaikan Luhut seusai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).
"Presiden perintahkan TNI-Polri untuk melihat seperti itu. Kita harus tindak hal semacam itu dan nanti dipelajari dengan baik. Pokoknya harus baik," tegas Luhut.
Baca Juga
IHSG Anjlok, Luhut Sebut Prabowo Bakal Bertemu dengan Pelaku Pasar
Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Memperin) Agus Gumiwang Kartasasmita buka suara terkait aksi organisasi masyarakat atau ormas yang mengganggu aktivitas produksi di kawasan industri. Hal tersebut telah dikeluhkan oleh pengusaha dari Himpunan Kawasan Industri (HKI).
Agus menegaskan aksi ormas bergaya preman menghambat investasi di Indonesia.
"Itu menghambat investasi. Menghambat investasi," ucap Menperin Agus saat ditemui di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).
Menperin Agus mengungkapkan Kemenperin bakal berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk segera menyelesaikan permasalahan ormas di kawasan industri yang dapat merugikan perusahaan dan juga investor yang mau masuk ke dalam negeri.
"Kita koordinasi dengan pihak kepolisian," ungkap Menperin Agus.
Hal senada juga diungkapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang akan melaporkan organisasi masyarakat (ormas) bergaya preman ke polisi. Langkah hukum itu dilakukan terhadap ormas bergaya preman yang mengganggu operasional pabrik dan investasi di sejumlah kawasan industri.
Baca Juga
Prabowo Akan Resmikan KEK Industropolis Batang, Ditargetkan Tarik Investasi Rp 75,8 T
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan Kemenaker akan berkoordinasi dengan polisi untuk menindaklanjuti hal tersebut.
“Ini tidak bisa dibiarkan. Kami akan berkoordinasi dengan Polri. Masalah ini harus menjadi perhatian semua pihak,” kata Ebenezer dalam keterangannya, Kamis (13/2/2025).