Prabowo Minta Kepala Daerah dari KIM Gencarkan Perbaiki Sekolah
BOGOR, investortrust.id — Presiden Prabowo Subianto meminta para kepala daerah dari partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggencarkan perbaikan sekolah di daerah masing-masing.
Hal ini dikatakan Prabowo saat silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat (Jabar), Jumat (14/2/2025).
Baca Juga
Prabowo Tegaskan Tak Ada Tempat untuk Dendam dan Benci bagi yang Ingin Mengabdi
"Rakyat perlu mitigasi, rakyat perlu pupuk, rakyat perlu bibit, sekolah diperbaiki. Enggak usah seminar lagi," kata Prabowo.
Prabowo menjelaskan para kepala daerah juga tidak perlu memikirkan soal makan bergizi gratis (MBG). Para kepala daerah sebaiknya fokus memperbaiki sekolah yang berjumlah 330.000 sekolah di seluruh Indonesia.
"Lebih baik para gubernur ada dana perbaiki sekolah-sekolah. Kita punya sekolah 330.000 sekolah," kata Prabowo.
Dalam kesempatan ini, Prabowo menegaskan efisiensi anggaran yang sedang dilakukan pemerintah tidak akan mengganggu operasional sehari-hari. Anggaran yang dihemat itu akan dialihkan ke program yang lebih bermanfaat untuk masyarakat luas, seperti penyediaan pupuk hingga perbaikan sekolah. Untuk itu, Prabowo mengajak KIM mendukung kebijakan ini.
“Memang saya ingin laksanakan efisiensi tetapi jelas efisiensi ini tidak mengganggu pekerjaan operasi sehari-hari,” ujar Prabowo.
Prabowo pun membantah isu yang menyebut adanya pemotongan gaji aparatur sipil negara (ASN) imbas dari penghematan anggaran.
“Narasi isu gaji dipotong itu tidak benar,” tegasnya.
Prabowo mengatakan penghematan ini menyangkut pengurangan kegiatan yang tidak penting, seperti perjalanan dinas ke luar negeri, seminar, dan lainnya.
Baca Juga
100 Hari Pemerintah, Prabowo Ucapkan Terima Kasih ke KIM Plus
Prabowo menyebut penghematan yang dilakukan pemerintah sejauh ini mencapai sekitar Rp 300 triliun. Penghematan sebesar itu tanpa menyentuh program-program penting, termasuk di bidang pendidikan.
“Kita sudah menghemat sekitar Rp 300 triliun. Program-program berjalan tidak ada yang disentuh, apalagi pendidikan,” jelasnya.