Jaksa Agung Bakal Siapkan Ini untuk Dukung Program Prabowo
JAKARTA, investortrust.id - Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung (Jampidum Kejagung) Asep Nana Mulyana membeberkan hasil pertemuan saat mendampingi Jaksa Agung ST Burhanuddin menghadap Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/1/2025) kemarin. Menurut Asep, seusai dari pertemuan tersebut, Jaksa Agung akan menyiapkan sejumlah hal untuk mendukung visi Asta Cita Prabowo.
Asep Nana Mulyana mengatakan, dalam pertemuan tersebut Prabowo memberikan arahan langsung kepada Jaksa Agung beserta jajaran. Di antara arahan strategis tersebut adalah bagaimana Kejaksaan Agung mendukung visi Asta Cita termasuk menyukseskan program-program prioritas pemerintahan Prabowo.
Baca Juga
Buka Rakernas 2025, Jaksa Agung Gaungkan Transformasi Kejaksaan
"Misalnya, tadi bagaimana pengawalan program prioritas nasional. Bagaimana misalnya, nanti Jamdatun akan mendesain rancangan pedoman tentang pendampingan makan bergizi gratis dan sebagainya," kata Asep ditemui saat sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan di The Sultan Hotel, Jakarta, Selasa (14/12025).
Sementara itu Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menjelaskan, secara umum pertemuan Prabowo dengan Jaksa Agung adalah melakukan pembahasan terkait dengan perizinan ilegal serta permasalahan tindak pidana korupsi. Namun, ia enggan memberikan detail lebih jauh soal spesifik permasalahan yang disinggung oleh Prabowo.
Harli memastikan, usai pertemuan dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jaksa Agung beserta jajaran akan menyiapkan sebuah kajian dan formula utuh untuk mendukung pemerintahan Kabinet Merah Putih ke depan.
"Nanti kita tunggu saja perkembangannya," pungkas Harli.
Baca Juga
Rakernas Kejaksaan Tak Spesifik Bahas Permintaan Prabowo soal Koruptor Dituntut 50 Tahun
Diberitakan Presiden Prabowo Subianto memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin beserta seluruh jaksa agung muda Kejaksaan Agung (Kejagung) ke Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/1/2025). Pertemuan tersebut membahas isu pemberantasan korupsi dan penanganan perizinan ilegal yang merugikan negara dan menghambat pembangunan nasional.
Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum, terutama dalam mengatasi praktik-praktik korupsi yang kerap terjadi di sektor perizinan. Prabowo menilai perizinan yang tidak sah merupakan salah satu celah yang sering dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu yang mengakibatkan negara menderita kerugian.