67,5% Masyarakat Ingin Ada Partai Oposisi Pemerintahan Prabowo

JAKARTA, investortrust.id - Sebanyak 64,5% masyarakat menginginkan ada partai dalam jumlah cukup besar atau mendekati separuh dari kursi DPR yang seharusnya berada di luar pemerintahan presiden dan wakil presiden (wapres) terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. 

Hal itu berdasarkan temuan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang digelar 4-11 Oktober 2024. Hasil survei disampaikan pendiri SMRC, Saiful Mujani dalam program Bedah Politik bersama Saiful Mujani’ episode “Dukungan Publik Perlunya Oposisi" di kanal Youtube SMRC TV, Kamis (17/10/2024).

Saiful Mujani memaparkan sebanyak 67,5% masyarakat setuju presiden dan pelaksanaan pemerintahannya wajib diawasi oleh DPR. Untuk itu, harus ada partai politik di DPR yang berada di luar pemerintahan atau oposisi. 

Baca Juga

Soal PDIP Jadi Oposisi, Ganjar: Jangan Berpikir Selalu Ngerecokin

Sementara hanya 28,3% yang percaya presiden akan berbuat baik bagi rakyat. Mereka menilai semua anggota DPR dan parpol harus mendukung pemerintahan agar berjalan efektif. Masih ada 4,1% yang tidak menjawab.

Sementara itu sebanyak 64,5% warga setuju atau sangat setuju dengan pendapat harus ada partai politik mendekati separuh parlemen yang berada di luar pemerintah untuk membuat pengawasan kerja presiden secara efektif. Hanya ada 27,6% yang tidak atau sangat tidak setuju dengan pandangan tersebut. Sisanya, 7,9%, belum menjawab.

Saiful menjelaskan baik yang ada di dalam pemerintahan maupun yang di luar, keduanya berfungsi untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan bersih.

“Ada ungkapan yang sangat terkenal di kalangan ilmuan politik: democracy needs the looser, demokrasi membutuhkan pihak yang kalah. Dalam demokrasi harus ada yang menang dan kalah. Yang menang menjadi pemerintah, sementara yang kalah diharapkan menjadi oposisi atau menjadi pengawas,” kata Saiful Mujani.

Guru besar ilmu politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta ini mengatakan terdapat 32,2% responden yang menilai kekuatan partai di luar pemerintahan hampir setengah dari kursi parlemen. Sementara 46% responden menjawab tidak ada dan 21,8% responden tidak menjawab. 

Sementara untuk masa Prabowo, sebanyak 41,3% publik menyatakan akan ada partai yang kekuatannya mendekati 50% berada di luar pemerintahan. Kemudian ada 37,8% responden yang menyatakan tidak akan ada hal tersebut dan yang belum menjawab 20,9%. 

Saiful menyatakan angka ini menunjukkan masyarakat berharap partai politik dengan kekuatan besar berada di luar pemerintahan Prabowo

“Ada ekspektasi di masyarakat agar pemerintahan Prabowo tidak seperti pemerintahan sebelumnya. Masyarakat memiliki kerangka normatif bahwa harus ada partai yang cukup signifikan berada di luar pemerintahan untuk mengawasi pemerintahan,” jelasnya.  

Saiful menyatakan sejak era SBY sampai Jokowi, pemerintah cenderung ingin merangkul semua partai. Pada pemerintahan SBY dan di zaman Jokowi, hampir semua partai bergabung ke pemerintah.

"Belajar dari situ, untuk mengurangi tingkat korupsi dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan, itu bisa terjadi jika ada kekuatan politik yang relatif kuat di luar pemerintahan,” jelasnya.

Survei SMRC juga memotret masyarakat dengan tingkat pendidikan tinggi cenderung mendukung adanya partai politik yang memiliki wakil di DPR berada di luar pemerintah. Hal yang serupa terjadi pada pandangan untuk pengawasan kerja presiden secara efektif perlu parpol dengan kekuatan mendekati separuh parlemen yang berada di luar pemerintahan.

Data ini menunjukkan pada dasarnya publik menginginkan agar ada kekuatan politik penyeimbang di luar pemerintahan. Pandangan itu, katanya, lebih kuat di kalangan warga yang memiliki pendidikan lebih tinggi. 

“Perlunya the winners dan the loosers diakui oleh semua pemilih, tetapi lebih kuat lagi di kalangan yang berpendidikan lebih baik,” jelasnya.  

Saiful mengingatkan Indonesia menganut sistem presidensial. Presiden dipilih secara kompetitif. Untuk itu, pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Pihak yang yang kalah diharapkan menjalankan fungsi sebagai pengawas. 

Baca Juga

Soal Isu Pertemuan Prabowo dan Megawati, Puan: Saya Ucapkan Selamat Ulang Tahun

“Seharusnya partai-partai yang kalah dalam Pilpres 2024 lalu semuanya menjadi oposisi. Demikianlah seharusnya kita membangun sistem bahwa demokrasi selain membutuhkan the winners, juga membutuhkan the loosers,” pungkasnya. 

Dalam survei ini, SMRC menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel valid 994, dengan margin of error +- 3,2% pada tingkat kepercayaan 95%. Wawancara dilakukan lewat tatap muka dengan responden oleh pewawancara terlatih.