BKKBN Diusulkan Jadi Kementerian, Imbas Angka Kemiskinan Stagnan
JAKARTA, investortrust.id - Kaukus Kependudukan dan Pengentasan Kemiskinan mengusulkan agar Presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian yang menangani persoalan kependudukan dan kemiskinan mengingat kedua permasalahan tersebut harus ditangani dalam satu pintu.
“Dengan begitu, penanganannya akan berjalan efektif, efisien, satu penanggung jawab, sehingga bisa dilakukan percepatan. Nama kementerian itu bisa saja Kementerian Kependudukan/BKKBN," ujar mantan Sekretaris Utama BKKBN dan Pengamat Sosial Kemasyarakatan Drs. Lalu Sudarmadi, MPIA dari Kaukus Kependudukan dan Pengentasan Kemiskinan pada acara 'Ngobrol Bareng Media: Kaukus Kependudukan dan Pengentasan Kemiskinan, Mencari Solusi Untuk Pemimpin Baru' di Jakarta, Jumat (27/9/2024).
Menurut Lalu Sudarmadi, selama ini penanganan kemiskinan selalu menjadi perhatian pemerintah yang berkuasa dengan ditandai jumlah kementerian/lembaga (K/L) dan alokasi anggaran yang menangani bertambah. "Namun, setiap lima tahun (saat pemerintahan berganti) angka kemiskinan stagnan di angka 25-35 juta jiwa," jelasnya.
Ia juga menyorot program percepatan penurunan stunting, dengan dukungan anggaran sebesar Rp 30 triliun yang dialokasikan untuk 18 K/L. Efektivitas intervensinya pun dipertanyakan mengingat ditangani begitu banyak K/L.
Baca Juga
Dilantik jadi Anggota DPR RI Ahmad Dhani Mau Benahi Industri Musik Indonesia
Lebih lanjut, Sudarmadi mengklaim bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto merupakan sosok yang diketahuinya selalu memberikan perhatian sangat besar terhadap masalah kemiskinan. Ia juga mengingatkan agar penanganan kemiskinan yang ditargetkan turun menjadi 15 juta jiwa dilakukan secepat mungkin. "Pak Prabowo mungkin ingin tidak usah belajar lagi. Langsung gaspol. Kalau dibentuk lembaga baru butuh waktu untuk tune in, operasional," ujar Lalu.
Untuk bisa satu pemikiran dengan calon presiden Prabowo, Lalu Sudarmadi menekankan bahwa tidak diperlukan membuat lembaga baru, melainkan lebih baik fokus transformasi ke lembaga yang ada dan menambah fungsinya.
“Jadi, satu lembaga saja yang bertanggung jawab. Lembaga yang dekat untuk itu adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)," terangnya.
Menurutnya, BKKBN memiliki track record yang cukup baik, memiliki data mikro yang diakui paling bagus, terdapat petugas penyuluh lapangan yang tersebar di pelosok Tanah Air, dan seluruh resources-nya tertuju pada satu target dan sasaran, yaitu keluarga.
Baca Juga
Agar pengentasan kemiskinan berjalan optimal dan cepat, pemerintah disarankan harus berani out of the box. Ia juga meminta Presiden agar masalah kemiskinan dan kependudukan dipantau terus. "Fasenya sekarang bahagia sejahtera, setelah Total Fertility Rate (TFR) 2.1 sudah dicapai," tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, Informasi (Adpin) BKKBN, Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd, mengatakan bahwa isu kemiskinan menjadi prioritas yang harus segera ditangani dan lebih fokus mengingat BKKBN sendiri tengah mempersiapkan kebijakan strategis yang baru. "Tinggal kesepakatan dan finalisasi," ujar Teguh.
Menurut Teguh, kependudukan dan kemiskinan sejak awal menjadi isu besar. Sehingga untuk mewujudkan kehidupan sejahtera, Teguh mengatakan masih dibutuhkan political will dari pemerintah, meski sesungguhnya pemerintah sudah berusaha keras menurunkan kemiskinan melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
"BKKBN sendiri sebagai K/L patuh melaksanakan UU dan kebijakan yang disepakati oleh pemerintah saat ini. Apa pun BKKBN akan menjalankan fungsi yang dimandatkan," pungkas Teguh.