Bahlil Dorong Ormas Keagamaan Lain Susul PBNU-Muhammadiyah soal Izin Tambang
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mendorong agar organisasi masyarakat (ormas) keagamaan lain segera menyusul Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk segera menerima tawaran konsensi atau izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.
Bahlil tidak menampik pemberian konsensi tambang kepada ormas keagamaan menuai respons pro-kontra di tengah masyarkat. Namun, ia mengaku tidak ambil pusing dengan respons publik usai ditekennya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengamanatkan pemberian konsensi kepada ormas keagamaan.
"Kewajiban kami diperintah oleh Bapak Presiden adalah menjelaskan kepada publik secara baik," kata Bahlil di kantornya, Jakarta, Senin (29/7/2024).
Baca Juga
Bahlil menyatakan telah melakukan tugasnya memberikan konsesi tambang kepada pihak-pihak yang ditawarkan pemerintah, di antaranya PBNU, PP Muhammadiyah, dan ormas-ormas keagamaan lain. Oleh karena itu, ia mendorong ormas keagamaan lain menyusul PBNU dan PP Muhammadiyah yang telah menyatakan sikap menerima tawan konsensi atau IUP.
"Silakan, yang penting mereka mengajukan, kalau sudah ajukan kita lihat mana yang memenuhi syarat dan mana yang tidak memenuhi syarat, sifatnya kita terbuka (bagi ormas keagamaan)," ucapnya.
Kemudian ia bercerita mengenai upayanya memberikan penjelasan kepada PP Muhammadiyah untuk menerima tawaran konsensi IUP. Bahlil mengunjungi kantor PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024 silam.
"Saya datang ke PP Muhammadiyah, di situ ada pengurusnya semua dan saya diminta untuk memberikan penjelasan terkait dengan aspek legalitasnya, aspek tujuannya, aspek pengelolaannya, dan aspek keseriusannya. Dan saya datang menjelaskan secara resmi," tutur Bahlil.
PP Muhammadiyah akhirnya menyusul PBNU dengan memutuskan menerima tawaran konsesi atau IUP dari pemerintah. Keputusan itu diambil Muhammadiyah dalam konferensi pers hasil konsolidasi nasional Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Minggu (28/7/2024).
"Muhammdiyah siap menerima (izin) pengelolan tambang itu karena pertimbangan pokok ingin mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi orang banyak," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dikutip dari Antara.
Baca Juga
Muhammadiyah Putuskan Terima Konsesi Tambang dari Pemerintah
Muhammadiyah, kata Haedar, menyadari usaha tambang maupun usaha-usaha lain memiliki problem sosial dan lingkungan. Namun, setelah dikaji, Muhammadiyah menyimpulkan pertambangan juga memiliki peluang untuk dikembangkan bagi kesejahteraan orang banyak.
Muhammadiyah pun menunjuk menunjuk Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi sebagai ketua tim pengelola tambang. Dalam struktur kepengurusan PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy menjabat sebagai ketua bidang ekonomi, bisnis, dan industri halal. Dalam kesempatan itu, Haedar menegaskan penunjukan Muhadjir bukan dalam posisi sebagai menko PMK.