Didik Rachbini: Hati-Hati dengan ‘Demokrasi Ketoprak’ pada Piplres 2024

JAKARTA, investortrust.id – Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J Rachbini mengingatkan, calon pemimpin yang akan berkompetisi dalam Pemilihan Presiden  (Pilpres) dan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2024 harus benar-benar bersih. Jika tidak, mereka hanya akan menjadi pesakitan. Demokrasi bakal  menjadi demokrasi ketoprak atau drama telenovela semata.

“Dalam politik dan demokrasi liberal dan terbuka yang dijalani Indonesia saat ini, calon pemimpin mesti benar-benar bersih.  Jika tidak, kasus hukumnya pasti menjadi makanan empuk politik praktis dan publik,” ujar Didik Rachbini kepada investortrust.id di Jakarta,  Jumat (08/09/2023).

Menurut Didik Rachbini, pemilihanfigur yang tidak bersih di gelanggang politik terbuka adalah kesalahan fatal. Kelemahannya akan menjadi sasaran kampanye negatif.  Aktor kuat di balik layar dapat dengan mudah mengendalikan politisi-politisi pesakitan yang menjadi  pasien ‘rawat jalan’. Bahkan mereka bisa setiap saat dimasukkan ke  kamar  ‘gawat darurat’.

“Kalau tidak bersih, pemimpin politik yang tampil akan menjadi pesakitan atau pasien ‘rawat jalan’, yang setiap saat bisa dijebloskan ruang darurat menjadi pasien ‘rawat inap’. Demokrasi menjadi demokrasi ketoprak atau demokrasi drama telenovela,” tegas dia.

Ekonom senior itu mengemukakan, proses Pilpres dan Pileg 2024 harus berjalan sehat, bersih, dan adil. Tidak boleh ada aktor jahat yang bermain dan mengendalikan banyak hal,  termasuk hukum dan politik praktis sekaligus.

“Di dalam politik, para aktornya bisa berperan sebagai aktor baik dan sekaligus aktor jahat secara bersamaan. Aktor jahat yang mengendalikan permainan di titik panas dan kritis  bisa melabrak hukum yang menjadikannya sebagai alat. Hukum dijadikan  alat politiknya,” tutur dia.

Dendam Politik

Cara berpolitik brutal seperti itu, kata Didik Rachbini, sungguh berbahaya karena akan merusak demokrasi yang kemudian mewariskan risiko dendam dan perkelahian politik secara terus-menerus. Jika rezim berganti, rezim baru yang berbeda pandangan  akan siap mengambil tindakan balas dendam.

“Setiap pergantian rezim akan selalu ada dendam dan balas dendam yang merusak demokrasi. Ini terjadi karena hukum dan keadilan dirusak oleh kekuasaan politik,” tandas dia.

Penguasa  otoriter, menurut Didik,  biasanya menjadikan hukum sebagai alat politik untuk meredam lawan-lawannya. “Jika membiarkan ini terus berlangsung, kita sama saja dengan membiarkan penguasa otoriter memperkuat dirinya dengan cara melemahkan hukum. Di sinilah pentingnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap menjaga integritas dan netralitasnya,” papar dia.

Didik Rachbini menjelaskan,dari 280 juta penduduk Indonesia seharusnya muncul sedikit figur pemimpin terseleksi, yang tanpa cacat atau paling sedikit cacatnya. Calon pemimpin yang punya cacat akan mudah masuk kerangkeng dan tidak bisa berkiprah lagi  dalam kancah politik.

“Jadi, calon pemimpin bagaimana pun keadaannya memang harus betul-betul bersih karena 280 juta rakyat atau setidaknya 200 juta pemilih menempatkannya pada titik panas (hotspot),” ucap Didik.