Ketua MPR Tegaskan UUD 1945 Tak Atur Asal Usul 2 Calon Wapres Pengganti Gibran
JAKARTA, investortrust.id - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memaparkan mekanisme konstitusional untuk mengisi kekosongan kursi wakil presiden (wapres) pascamundurnya Gibran Rakabuming Raka.
Ketua MPR Ahmad Muzani menerangkan merujuk pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan untuk menyodorkan dua nama calon wapres pengganti Gibran kepada MPR.
Baca Juga
Pertemuan Prabowo dan Partai Koalisi Bahas Calon Wapres? Ini Kata Ketua MPR
Kendati demikian, Muzani menyatakan MPR belum mengetahui sumber maupun pihak yang akan mengusulkan kedua nama tersebut. Ia menekankan konstitusi hanya mewajibkan Presiden Prabowo mengusulkan dua calon wapres, tanpa memerinci asal-usulnya.
"Menurut Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa presiden mengusulkan dua nama. Asalnya dari mana, enggak disebutkan dalam penjelasan undang-undang," ujar Muzani dalam konferensi pers terkait hasil rapat gabungan persiapan pengisian jabatan wakil presiden di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Menurut Muzani, langkah awal yang harus dijalankan MPR saat ini sebatas mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo untuk meminta mengusulkan dua nama kandidat wapres pengganti Gibran.
"Tapi yang pasti kewajiban kami sebagai pimpinan adalah hari ini kami akan menandatangani surat kepada presiden dan hari ini juga akan kami kirimkan kepada Bapak Presiden," katanya.
Terkait sosok yang akan diusulkan, MPR mengaku masih menanti langkah resmi dari Kepala Negara dan belum mengantongi nama apa pun. Muzani pun mengimbau publik untuk bersabar mengawal jalannya mekanisme ketatanegaraan ini mengingat prosesnya baru bergulir setelah MPR menerima surat pengunduran diri Gibran pada Kamis (12/11/2026) kemarin.
Baca Juga
MPR Surati Prabowo untuk Usulkan 2 Calon Wapres, Muzani Minta Publik Bersabar
"Mohon kesabaran semuanya karena semua proses kan akan berlangsung setelah hari ini. Mudah-mudahan semua lancar dan mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala," jelasnya.
Tahapan Verifikasi dan Jadwal Pemilihan Wapres
Keputusan pengiriman surat kepada Presiden merupakan hasil kesepakatan rapat gabungan yang dihadiri jajaran pimpinan MPR, seluruh fraksi DPR dan MPR, serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Nantinya, dua nama yang disetor Prabowo akan terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kelengkapan syarat oleh tim verifikasi bentukan MPR sebelum melangkah ke tahap pemilihan.
Dalam rapat gabungan yang sama, MPR juga menyepakati agenda puncak pengisian kekosongan jabatan wapres. Sidang paripurna dengan agenda pemilihan, pelantikan, sekaligus pengesahan wapres terpilih dijadwalkan berlangsung di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 2 Desember 2026 mendatang.
