DPD Kirim 16 Anggota Masuk Panitia Ad Hoc dan Tim Verifikasi Calon Wapres

JAKARTA, investortrust.id – Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di MPR telah mengirimkan 16 anggotanya untuk bergabung dalam dua kepanitiaan khusus terkait proses pengisian kursi Wakil Presiden (Wapres). Keputusan tersebut diambil menjelang rapat gabungan pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Ketua DPD RI sekaligus Penasihat Kelompok DPD di MPR, Sultan Bachtiar Najamudin menjelaskan bahwa ke-16 anggota tersebut dibagi rata ke dalam dua tim, masing-masing beranggotakan delapan orang.

"Kami baru saja menyelesaikan rapat kelompok DPD. Karena kelompok DPD adalah kelompok terbesar di MPR, kami memutuskan mengirimkan nama-nama anggota yang masuk dalam dua panitia. Pertama adalah tim verifikasi calon Wapres, dan satu lagi panitia ad hoc yang membidangi mekanisme pemilihan," ujar Sultan kepada awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Sultan memastikan nama-nama utusan tersebut telah diserahkan dan langsung mengikuti rapat gabungan bersama perwakilan fraksi-fraksi MPR lainnya untuk mematangkan teknis pemilihan.

Serahkan Sepenuhnya kepada Presiden Prabowo

Terkait sosok calon Wakil Presiden yang akan mengisi kekosongan jabatan tersebut, Sultan menegaskan bahwa DPD tidak mengajukan nama maupun kriteria khusus. Menurutnya, pengusulan nama calon Wapres merupakan domain penuh Presiden Prabowo Subianto bersama partai-partai koalisi.

"Posisi DPD adalah siapa pun, kapan pun yang akan diusulkan oleh Bapak Presiden, DPD wajib hukumnya menyukseskan dan mendukung. Bapak Presiden yang paling tahu yang terbaik," tegasnya.

Saat dimintai tanggapan mengenai namanya yang turut disebut-sebut masuk dalam bursa calon Wapres, Sultan enggan berspekulasi dan kembali menekankan komitmen kelembagaan DPD untuk menjaga kelancaran proses transisi ini.

Ia berharap proses pengisian kursi Wapres dapat segera rampung agar polemik dan perdebatan di ruang publik maupun media sosial yang menguras energi bangsa selama dua tahun terakhir bisa segera diakhiri.

"Harapan kita, pada sisa tiga tahun masa pemerintahan ke depan, DPD dan seluruh komponen bangsa dapat mendukung penuh agenda Presiden dan Wapres terpilih sehingga pembangunan nasional bisa berjalan lebih cepat," pungkas Sultan.