Kemenkomdigi Tegaskan Bukan Tukang Sensor, Begini Aturan Mainannya

JAKARTA, Investortrust.id - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) menegaskan tidak bisa sembarangan memutus akses konten di platform digital. Kewenangan tersebut dibatasi aturan dan hanya berlaku untuk konten yang memenuhi kriteria pelanggaran hukum.

Sekretaris Dirjen Pengawasan Ruang Digital, Mediodecci Lustarini mengatakan pemerintah hanya bisa langsung memerintahkan penghapusan konten judi online (judol) dan pornografi. Untuk kategori lain, seperti perdagangan ilegal dan disinformasi sektoral, pihak pemerintah harus mendapat rekomendasi atau verifikasi dari instansi terkait.

“Komdigi tidak bisa memutus akses secara sewenang-wenang tanpa ada klasifikasi muatan ilegal atau aduan masyarakat atau lembaga resmi,” ujar wanita yang akrab disapa Ides itu di Kantor Kemenkomdigi, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Ia menjelaskan, kewenangan Kemenkomdigi dalam moderasi konten berfokus pada pengaturan platform digital atau penyelenggara sistem elektronik (PSE). Kemenkomdigi tidak memiliki kewenangan untuk menyidik kasus pidana secara mandiri maupun memidanakan pengguna.

Kepmen Nomor 127 dan Kepmen Nomor 128

Polemik Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital (Kepmen Komdigi) Nomor 127 Tahun 2026 juga menjadi bagian dari penjelasan tersebut. Aturan ini menetapkan disinformasi dan ujaran kebencian sebagai konten yang meresahkan masyarakat serta mengganggu ketertiban umum.

Sementara itu, Kepmen Komdigi Nomor 128 Tahun 2026 memuat definisi dan kriteria disinformasi sebagai pedoman verifikasi. Kriteria tersebut antara lain informasi yang bertentangan dengan sumber kredibel, tidak memiliki referensi tepercaya, atau menyajikan fakta dengan konteks yang menyesatkan.

Ides pun menegaskan, permintaan penghapusan konten tidak otomatis berujung pada pemutusan akses. Kemenkomdigi terlebih dahulu memeriksa laporan, memverifikasi bukti, lalu mengomunikasikan temuan tersebut kepada platform untuk mendapat tanggapan.

“Komdigi mendorong adanya moderasi dan tentunya dibarengi dengan moderasi ada literasi juga kepada pengguna,” tegasnya.

Jika masyarakat merasa kontennya dibatasi secara keliru, mereka dapat mengajukan laporan kepada Kemenkomdigi untuk diperiksa kembali. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mencegah kesalahan moderasi atau false positive.