PTUN Jakarta Putuskan Gugatan Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran Gugur
JAKARTA, investortrust.id - Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan menghentikan pemeriksaan perkara sekaligus menyatakan gugatan terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Wakil Presiden (Wapres) ke-14 RI Gibran Rakabuming Raka gugur.
Seluruh rangkaian persidangan perkara nomor 255/G/2026/PTUN.JKT resmi berakhir tanpa ruang upaya hukum lanjutan.
Putusan dibacakan Ketua Majelis Hakim Rahmadi bersama hakim anggota Yustika Hardiwiyantita dan Luthfi dalam persidangan, Kamis (12/11/2026). Proses persidangan sempat untuk memberi waktu bagi majelis hakim bermusyawarah.
Baca Juga
Prabowo Yakin Gibran Akan Berhasil dalam Perjalanan Karier dan Pengabdian
Selain menghentikan pemeriksaan pokok perkara, majelis juga mencabut penetapan tertanggal 5 November 2026 yang sebelumnya menolak permohonan pencabutan gugatan dari pihak penggugat, PT Mercy Toga Kirana.
"Mengadili, satu, menyatakan gugatan Penggugat gugur. Dua, menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp457.000," ujar Rahmadi saat membacakan putusan di ruang sidang PTUN Jakarta.
Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyatakan objek sengketa berupa Suket Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 secara faktual sudah tidak ada atau mati.
Hal itu menyusul diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Nomor 206 Tahun 2026 tanggal 11 November 2026, tentang pencabutan Suket tersebut sebagai pelaksanaan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang telah berkekuatan hukum tetap.
Karena Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara belum mengatur secara tegas penghentian pemeriksaan akibat dicabutnya objek sengketa, majelis melakukan penemuan hukum dengan menghubungkan kondisi tersebut pada Pasal 132 ayat (1) huruf b KUHP mengenai gugurnya kewenangan penuntutan apabila terdakwa meninggal dunia.
"Menimbang, bahwa keadaan hukum yang disebut dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) huruf b KUHP tersebut bersifat paralel dengan keadaan hukum yang terjadi dalam sengketa a quo, berupa keputusan yang dijadikan objek sengketa telah dicabut dan tidak berlaku lagi yang mengakibatkan keputusan objek sengketa secara faktual tidak ada lagi dan telah mati," kata Rahmadi.
Hakim menilai, melanjutkan pemeriksaan atas objek yang sudah dicabut akan membuat putusan menjadi sia-sia (illusoir), tidak dapat dieksekusi (non-executable), serta bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
"Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Tergugat dikabulkan, maka pemeriksaan terhadap objek sengketa dalam perkara a quo harus dihentikan dan terhadap gugatan Penggugat selanjutnya dinyatakan gugur," kata Rahmadi.
Seusai membacakan putusan, Rahmadi langsung menutup jalannya persidangan dan mengarahkan pihak penggugat untuk menyelesaikan administrasi biaya perkara.
Pada persidangan sebelumnya, beragendakan penyampaian replik secara elektronik (e-Court) dan penyerahan tambahan bukti surat secara konvensional, kuasa hukum Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen menyerahkan SK pencabutan Suket Gibran dan memohon secara lisan agar pemeriksaan perkara dihentikan.
Baca Juga
Pernyataan Lengkap Prabowo Terkait Pengunduran Diri Gibran sebagai Wapres
Kuasa hukum penggugat, Denny Indrayana, menyatakan tidak keberatan pemeriksaan diakhiri dan mengusulkan mekanisme pencabutan gugatan berdasarkan Pasal 76 UU Peratun karena sengketa telah kehilangan objek.
Namun, tim kuasa hukum Gibran selaku tergugat II intervensi menolak keras penghentian maupun pencabutan gugatan tersebut dan meminta pembuktian tetap dilanjutkan hingga putusan akhir. (M-4)
