Satgas PKH Tertibkan Kawasan Hutan yang Dikuasai Arif Kurniawan dan Afiliasinya
JAKARTA, investortrust.id - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) akan menerbitkan kawasan hutan yang dikuasai sejumlah perusahaan terafiliasi dengan AK. Hal itu berdasarkan hasil rapat pimpinan Satgas PKH yang dipimpin Ketua Pengara Satgas PKH yang juga Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Rabu (4/11/2026).
"Berdasarkan hasil rapat tersebut, pimpinan Satgas PKH memutuskan untuk mengambil langkah penertiban secara tegas, menyeluruh, dan terkoordinasi terhadap penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan oleh perusahaan-perusahaan yang dilakukan secara ilegal yang terafiliasi dan/atau berada dalam pengendalian Saudara AK, termasuk dengan menelusuri jaringan perusahaan terkait di seluruh wilayah Indonesia," kata juru bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak dalam konferensi pers di gedung Kejagung, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Baca Juga
Satgas PKH Cabut IUP PT Kristalin Ekalestari di Nabire Seluas 3.500 Hektare
Berdasakan hasil penelaahan awal, Satgas PKH mengidentifikasi adanya indikasi penyimpangan dalam tata kelola kegiatan pertambangan, pengurusan perizinan, serta penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Satgas PKH kemudian menginventarisasi, memverifikasi, dan segera menertibkan kegiatan usaha serta penguasaan kawasan hutan oleh perusahaan-perusahaan yang teridentifikasi dalam jaringan afiliasi tersebut.
Satgas PKH selanjutnya bakal menagih denda administratif dan pemulihan aset. Penagihan denda ini juga tak akan menghalangi pertanggungjawaban pidana.
"Pelaksanaan penguasaan kembali kawasan hutan ataupun pemenuhan kewajiban administratif tidak menutup kemungkinan dilakukannya proses penegakan hukum pidana terhadap setiap orang yang berdasarkan hasil penyidikan terbukti memenuhi unsur tindak pidana," katanya.
Satgas PKH menegaskan negara tidak akan memberikan ruang bagi praktik penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan secara melawan hukum, termasuk apabila dilakukan melalui jaringan perusahaan maupun struktur pengendalian usaha yang berlapis. Seluruh langkah penertiban akan dilaksanakan secara profesional, terukur, dan akuntabel, dengan memastikan setiap tindakan memiliki dasar hukum yang jelas serta dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.
"Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat tata kelola sumber daya alam, mengembalikan penguasaan negara atas kawasan hutan, menyelamatkan kekayaan negara, serta memastikan pemanfaatannya dilaksanakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," katanya.
Barita tak membantah saat dikonfirmasi AK merujuk pada pengusaha nikel Arif Kurniawan. Barita juga menanggapi mengenai dugaan keterkaitan perusahaan-perusahaan yang terafilisiasi Arif Kurniawan dengan aparat penegak hukum.
Baca Juga
Prabowo Sebut Satgas PKH Selamatkan 6,2 Juta Hektare Hutan Senilai Hampir Rp 400 Triliun
Dikatakan, Satgas PKH sedang mengidentifikasi dan memverifikasi seluruh korporasi yang memiliki hubungan hukum dengan aparat. Namun, Barita belum mengonfirmasi identitas aparat yang dimaksud dan dugaan keterlibatannya.
"Tentu ada verifikasi. Kita mengidentifikasi semua korporasi yang memiliki hubungan-hubungan hukum dengan oknum tadi," katanya.
Dikatakan penerbitan dilakukan untuk menguasai kembali kawasan hutan yang dikuasai Arif Kurniawan secara ilegal. Selanjutnya, Satgas PKH menyerahkan kepada penegak hukum untuk proses hukum selanjutnya.
"Jadi oleh sebab itu langkah pertama penertiban, kembalikan penguasaan negara untuk dilakukan tindakan kepatuhan, dan proses hukum selanjutnya menjadi kewenangan dari aparat penegak hukum," katanya.
