Ungkap Alasan BJ Habibie Bebaskan Pers pada 1999, Ilham: Pemimpin Butuh Informasi Utuh

JAKARTA, investortrust.id – Ketua Dewan Pembina The Habibie Center Ilham Akbar Habibie mengungkapkan, kebebasan pers bukan sekadar bagian dari hak demokrasi, tetapi juga menjadi kebutuhan penting bagi pemerintah untuk menghasilkan keputusan yang berkualitas. Tanpa akses terhadap informasi yang utuh, seorang pemimpin berisiko mengambil kebijakan berdasarkan gambaran yang tidak lengkap.

Ilham mengatakan, prinsip tersebut menjadi alasan utama Presiden ke-3 RI BJ Habibie membebaskan pers pada awal masa pemerintahannya pada 1998. Ilham mengenang, kebijakan itu dilakukan dengan cepat setelah sang ayah menjabat sebagai presiden menggantikan Soeharto.

Baca Juga

Ilham Habibie: Ekonomi RI Harus Tumbuh Tinggi Sekaligus Tetap Hijau

"Saya ingat dulu waktu Bapak (BJ Habibie) menjabat (Presiden RI) pada tahun '98-'99, hanya 517 hari, saya tanya kepada Bapak, 'Pak, kenapa media itu dibebaskan begitu cepat?' Saya kira dalam sehari kalau enggak salah, itu sudah langsung dibebaskan," ujar Ilham dalam acara Habibie Democracy Forum di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Menurut Ilham, BJ Habibie membutuhkan informasi yang berkualitas sebagai dasar pengambilan keputusan. Sebab, dalam sistem pemerintahan otoriter, informasi kerap mengalami penyensoran, bahkan sebelum sampai kepada pimpinan negara. Akibatnya, pemimpin hanya menerima informasi yang dianggap sesuai dengan apa yang ingin didengarnya.

"Padahal sebagai pimpinan, kita harus mempunyai informasi selengkapnya, selengkap-lengkapnya, supaya kita bisa membuat keputusan yang sebaik-baiknya. Tanpa itu, bagaimana caranya?" kata Ilham.

Dia menilai, pers dan media memiliki peran penting sebagai salah satu elemen dalam pendekatan pentahelix yang harus dijaga independensinya. Kebebasan media memungkinkan informasi dan fakta disampaikan secara terbuka sehingga masyarakat maupun pemerintah memiliki landasan yang lebih baik dalam memahami persoalan.

Baca Juga

Ilham Habibie: Kebebasan Berpendapat Tak Bisa Ditawar, Demokrasi Harus Terus Dijaga

Ilham membandingkan kondisi tersebut dengan sistem otokrasi yang memusatkan kekuasaan pada satu pihak. Dalam sistem seperti itu, informasi yang berbeda atau kritik berpotensi dipandang sebagai tantangan, bahkan ancaman, terhadap kekuasaan.

“Kalau seorang pimpinan tidak mendapatkan informasi sebenarnya, selengkapnya, keputusan yang kita akan buat itu tentunya tidak akan bisa maksimal dari segi kualitas. Saya kira ini sebetulnya adalah salah satu inti yang non-negotiable dalam demokrasi,” tutur Ilham.