Jakarta Waspada Hujan Ekstrem, Kapasitas Pengendalian Banjir Dinilai Tertinggal
JAKARTA, investortrust.id — Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengantisipasi potensi hujan ekstrem pada musim hujan tahun ini. Pasalnya, kemarau panjang berpotensi diikuti intensitas curah hujan yang lebih tinggi sehingga meningkatkan risiko banjir di Jakarta.
"Nah, ini kita ingat ya, prediksi dari BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), karena kemarau yang panjang ini, biasanya pas masuk hujan, hujannya intensitasnya lebih tinggi," kata Yayat saat ditemui seusai acara Benyamin Sueb Award (BSA) 2026 di Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Baca Juga
BMKG: Waspadai Potensi Cuaca Ekstrem, Hujan hingga Rob pada Rabu
Menurut dia, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena kapasitas sistem pengendalian banjir Jakarta dinilai sudah tertinggal dibandingkan perkembangan kota.
Berdasarkan kajian Kementerian Pekerjaan Umum (PU) beberapa tahun lalu, lanjut Yayat, kapasitas sistem pengendalian banjir perlu ditingkatkan hingga tiga kali lipat.
"Bayangkanlah kalau misalnya sistem pengendalian kita sudah tertinggal sementara kotanya sudah berubah, RTH (ruang terbuka hijau)-nya cuma ada 5% katanya kan, resapannya hilang, bagaimana menyikapi itu tadi?" ujarnya.
Yayat meminta pemerintah mulai memetakan wilayah kelurahan yang berpotensi terdampak banjir menjelang puncak musim hujan pada Desember mendatang. Dikatakan, kelurahan-kelurahan yang meraih penghargaan dalam Benyamin S Awards (BSA) 2026 juga perlu menjadi ujung tombak dalam mengantisipasi persoalan banjir.
Sebagai informasi, Benyamin S Award adalah penghargaan yang ditujukan untuk kelurahan di bawah Pemprov DKI dengan kategori Bersih, Nyaman, Indah dan Sejahtera.
Untuk Kategori Nyaman dimenangkan Kelurahan Utan Kayu Selatan, kategori Indah diraih oleh Kelurahan Kelapa Gading Timur, dan kategori Sejahtera disabet Kelurahan Sukabumi Utara.
Lebih lanjut, Yayat menilai kesiapan drainase dan pengelolaan sampah di tingkat kelurahan perlu menjadi perhatian agar genangan dapat diantisipasi.
"Jadi lurah yang terpilih, kelurahan yang terpilih itu, berani enggak dia bertaruh pada saat musim hujan bahwa kami tuh aman drainasenya, sampahnya bisa terkelola," jelas Yayat.
Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI) Endra S Atmawidjaja mengatakan, perubahan iklim membuat Jakarta perlu mewaspadai kondisi cuaca ekstrem, termasuk hujan dengan intensitas tinggi setelah periode kemarau panjang.
Menurut Endra, kapasitas penanganan banjir harus disesuaikan dengan skala persoalan yang muncul akibat perubahan iklim. Dia menyebut hujan ekstrem dapat terjadi pada periode tertentu ketika curah hujan turun dalam jumlah besar.
"Ini hujan ekstrem kita sebut ya. Nah, yang kita sekarang harus waspadai ini kondisi-kondisi ekstremnya ini. Karena bisa saja kapasitas pengendalian banjir itu di bawah dari kondisi ekstrem," tutur Endra.
Dia menggarisbawahi sejumlah upaya pengendalian banjir secara struktural telah dilakukan di Jakarta. Di antaranya, normalisasi Sungai Ciliwung, pembangunan Kanal Banjir Timur (KBT) dan Kanal Banjir Barat (BKB), sodetan, normalisasi sejumlah sungai, hingga pengoperasian pompa di kawasan Pluit.
Namun, kata Endra, kesiapan infrastruktur tersebut dalam menghadapi kondisi hujan ekstrem masih perlu diperhatikan. Sebab, persoalan banjir tidak hanya berkaitan dengan saluran induk, tetapi juga kondisi drainase di lingkungan permukiman.
"Karena yang jadi persoalan sering kali bukan di saluran induknya, tapi di drainase. Nah, drainase ini kalau kita kembali ke filosofi yang tadi ya, gotong royong dari warga untuk warga Jakarta. Itu saya kira yang diperlukan adalah warga sekarang harus mulai bersiap diri untuk membenahi saluran-saluran, gorong-gorong, drainasenya di lingkungannya masing-masing," jelasnya.
Selain pembenahan drainase, Endra menyebut Pemprov DKI Jakarta juga telah membangun sejumlah embung dan kolam retensi untuk menampung air. Upaya lainnya dilakukan melalui penambahan biopori serta taman yang dapat difungsikan sebagai tempat penampungan sementara air atau parkir air.
"Kalau kolam retensi itu memang wujudnya ada danaunya, ada embungnya. Kalau ini kan taman yang bisa digunakan sebagai 'parkir air'. Itu kan sudah banyak juga dibangun di lingkungan-lingkungan permukiman," katanya.
Endra menambahkan, kesiapan menghadapi cuaca ekstrem juga perlu dilakukan melalui peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam memitigasi bencana dan menyiapkan masyarakat di wilayah rawan banjir.
Dia kemudian mencontohkan, pemerintah daerah perlu memastikan tempat pengungsian atau shelter tersedia serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah mengorganisasi langkah antisipasi sebelum banjir terjadi.
Selain itu, sejumlah perlengkapan penanganan banjir seperti karung pasir atau sandbag hingga pelampung juga perlu disiapkan sejak dini.
"Jadi sebelum banjir sudah harus siap, bahan-bahan banjiran itu lho. Sandbag-sandbag seperti itu ya, kemudian pelampung, ya itu harus disiapkan dari sekarang lah," tutur Endra.
Baca Juga
Hadapi Cuaca Ekstrem hingga Banjir, Wamen PU Minta Daerah Terapkan Peta Iklim
Perlu diketahui, alat pencegah banjir terbagi menjadi dua kelompok. Untuk rumah dan bangunan, ada alat penahan banjir yang dipasang di titik masuk air: karung pasir, kantong penyerap air (SAP), flood barrier portabel L-shape, pintu anti banjir aluminium, barrier tabung isi air, karet penahan air, penutup ventilasi, katup anti balik, pompa celup, dan sensor banjir.
Untuk skala kawasan, ada tanggul dan pintu air, sistem polder dengan rumah pompa, kolam retensi dan sumur resapan, serta sistem peringatan dini.
BMKG memprediksi awal musim hujan 2026/2027 mundur di 529 zona musim, atau 61,08% wilayah Indonesia, dan sebagian besar wilayah baru masuk musim hujan pada November sampai Desember 2026. Puncaknya datang tidak lama setelah itu, yakni pada Desember 2026 di 155 zona musim (36,94% luas daratan), Januari 2027 di 162 zona musim, dan Februari 2027 di 190 zona musim.
