Prabowo Mau Sekolah-Kuliah Gratis Pakai Uang Koruptor, Puan Minta Dipikir Matang
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Ketua DPR Puan Maharani merespons wacana Presiden Prabowo Subianto yang ingin membebaskan biaya pendidikan negeri mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi. Puan menilai pemerintah perlu mengkaji secara mendalam kemampuan serta kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara menyeluruh.
Menurut Puan, sejauh ini skema pendidikan gratis dasarnya telah berjalan untuk tingkat SD hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Namun, untuk memperluas jangkauannya hingga ke jenjang perguruan tinggi negeri (PTN), pemanfaatan APBN harus dihitung dengan matang.
"Kita kaji dulu bagaimana manfaatnya dan bagaimana kekuatan daripada APBN," ujar Puan usai menghadiri Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Politikus PDI-Perjuangan ini menambahkan bahwa DPR RI juga akan mencermati situasi ekonomi global dan kondisi fiskal dalam negeri saat ini. Langkah ini penting untuk memastikan setiap kebijakan anggaran yang digelontorkan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan keberlanjutan negara.
Baca Juga
Seskab Tegaskan Komitmen Prabowo Gratiskan Pendidikan dari SD hingga Perguruan Tinggi Negeri
Wacana Pendidikan Gratis Prabowo
Wacana ini sebelumnya ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto saat memberikan sambutan pada peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat (18/9/2026) malam. Prabowo menegaskan komitmennya bahwa biaya pendidikan negeri dari tingkat dasar hingga PTN seyogianya tidak lagi menjadi beban finansial bagi rakyat.
Guna merealisasikan hal tersebut, Kepala Negara menyatakan bakal segera menggelar Rapat Terbatas (Ratas) bersama jajaran menteri terkait.
"Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis," tegas Prabowo.
Menjawab keraguan terkait sumber pendanaannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa salah satu penopang anggaran dapat berasal dari hasil penyelamatan uang negara yang diselamatkan dari tindak pidana korupsi.
"Nanti akan ada yang bertanya, dari mana uangnya? Uangnya yang dikorupsi, yang nyolong, yang dicuri," ujarnya.
