Padamkan 98% Karhutla Gambut, BNPB Waspadai Kemunculan Titik Api Baru

JAKARTA, investortrust.id — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan perkembangan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas pemegang lahan gambut. Dari total 72.008 hektar area gambut yang terbakar, tim gabungan telah berhasil memadamkan 71.274 hektar atau hampir sekitar 98%.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa saat ini luas karhutla gambut yang masih aktif terbakar relatif terkendali dan berada di bawah angka 1.000 hektar.

"Per hari ini untuk provinsi lahan gambut, Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi, yang masih terbakar per kemarin tinggal 734,81 hektar. Ini yang sekarang sedang terus dipadamkan," ujar Suharyanto dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Penanggulangan Puncak Karhutla di Jakarta, Senin (7/9/2026).

Suharyanto menjelaskan, penanganan karhutla di lahan gambut memiliki karakter tantangan tersendiri. Angka luas kebakaran masih sangat dinamis karena potensi membara kembali di bawah permukaan tanah.

Guna memastikan titik api tidak meluas, BNPB bersama instansi terkait mengandalkan pantauan satelit dari Kementerian Kehutanan dan BMKG yang ditindaklanjuti dengan patroli darat maupun udara.

Baca Juga

Kapolri Tetapkan 138 Tersangka Karhutla, Mayoritas Sengaja Bakar Lahan

"Susahnya lahan gambut itu kadang titik yang sudah padam bisa membara lagi atau muncul titik api baru. Tapi seluruh Indonesia untuk lahan gambut yang tersisa saat ini di bawah 1.000 hektar," terangnya.

Sementara itu Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Listyo Sigit Prabowo, mengungkapkan pihaknya telah menetapkan 138 orang sebagai tersangka terkait kasus karhutla di berbagai wilayah.

"Dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian," tegas Listyo dalam kesempatan yang sama.

Ia merinci, dari total 138 tersangka tersebut, sebanyak 119 orang ditetapkan atas tindakan kesengajaan membakar lahan, sementara 19 orang lainnya akibat kelalaian. Jumlah tersangka ini diproyeksikan masih terus bertambah seiring penyidikan yang terus berjalan di lapangan.

Tidak hanya menyasar pelaku perorangan, Polri juga mengincar keterlibatan korporasi. Saat ini, kepolisian tengah memproses hukum 8 korporasi yang diduga terlibat dalam aksi pembakaran lahan.

Pada rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago tersebut, pemerintah mengumpulkan sedikitnya 358 pimpinan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).

Menurut Djamari, pemanggilan ratusan korporasi dilakukan dalam mengantisipasi fenomena El Nino periode ini yang diperkirakan berlangsung lebih panjang dan belum mencapai puncaknya. Meski eskalasi karhutla saat ini dinilai relatif masih lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya, Djamari menegaskan seluruh pihak tidak boleh lalai karena potensi peningkatan titik api masih sangat tinggi.

"Ini kita belum sampai ke puncaknya El Nino, baru sedang menanjak menuju puncak. Kita tidak tahu kapan selesainya. Daerah atau kawasan hutan dan lahan yang terbakar pun sudah mulai agak meningkat," ujar Djamari.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Mendagri Tito Karnavian, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menhut Raja Juli Antoni, Panglima TNI Agus Subianto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BNPB Suharyanto, dan Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto.