Sebut Kalimantan Seperti ‘Setengah Neraka’, Legislator Desak Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional Karhutla
JAKARTA, investortrust.id — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian masif di Kalimantan memicu desakan keras dari Senayan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah pusat segera menetapkan status Bencana Nasional mengingat tingginya jumlah titik panas (hotspot), pekatnya kabut asap, hingga meluasnya dampak terhadap kesehatan, ekonomi, dan hubungan antarnegara.
Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan, menilai situasi karhutla di Kalimantan saat ini sudah masuk dalam tahap yang sangat mengkhawatirkan dan mengancam kehidupan warga.
“Kalimantan sudah seperti setengah ‘neraka’ sekarang karena karhutla yang semakin parah. Pemerintah perlu menetapkan status karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional karena dampaknya sangat signifikan,” ujar Daniel dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/8/2026).
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan sebaran titik panas tertinggi mencapai 767 titik, disusul Kalimantan Barat (560 titik), Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (masing-masing 74 titik), serta Kalimantan Utara (3 titik).
Daniel menyayangkan pola penanganan pemerintah yang terkesan lambat dan kurang mengantisipasi bencana tahunan ini. Ia mendesak pemerintah tidak sekadar menyajikan data hotspot, tetapi langsung mengerahkan pasukan pemadaman secara masif melalui water bombing, operasi darat gabungan (Manggala Agni, BPBD, TNI/Polri), hingga Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Baca Juga
5 Pesawat TNI AU Dikerahkan Perkuat Penanganan Karhutla Kalimantan
Selain penanganan teknis, ia menyoroti pencairan dana darurat dari Kementerian Keuangan yang dinilai sangat mendesak.
"Kami mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran sebesar Rp290,9 miliar untuk operasional pencegahan dan penanggulangan karhutla agar upaya pemadaman di lapangan tidak terkendala keterbatasan sumber daya," tegas legislator asal Kalimantan Barat tersebut.
Aksi Swadaya Warga dan Penegakan Hukum
Di tengah keterbatasan penanganan petugas, aksi swadaya masyarakat memadamkan api marak terjadi di berbagai daerah. Daniel mengapresiasi keberanian warga, mulai dari aksi remaja berkostum Superman di Palangkaraya, hingga kelompok perempuan seperti 'Srikandi' di Sambas dan 'The Power of Mama' di Ketapang. Namun, ia mengingatkan warga untuk tetap memprioritaskan keselamatan dan melengkapi diri dengan alat pelindung diri.
Menutup keterangannya, Daniel menuntut penegakan hukum tegas tanpa pandang bulu terhadap pelaku pembakaran hutan, baik perseorangan maupun korporasi, untuk mencegah konflik sosial dan tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat setempat.