Gus Lilur: Jangan Bawa Nama Prabowo untuk Intervensi Muktamar NU
JAKARTA, investortrust.id - Warga Nahdlatul Ulama (NU) dan Kiai Kampung asal Situbondo, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, meminta setiap pihak tidak membawa nama Presiden Prabowo Subianto untuk kepentingan politik pribadi dalam perebutan kepemimpinan PBNU pada Muktamar ke-35 NU. Gus Lilur juga meminta Prabowo memastikan namanya tidak digunakan pihak tertentu untuk memengaruhi proses suksesi kepemimpinan NU.
“Sebagai warga NU, saya meminta Presiden Prabowo memastikan tidak ada satu pun orang yang membawa-bawa nama beliau untuk kepentingan hasrat politik pribadi dalam merebut kepemimpinan PBNU,” kata Gus Lilur dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026).
Baca Juga
Sah! PBNU Tetapkan Tambakberas Jombang Jadi Tuan Rumah Muktamar Ke-35
Gus Lilur menyebut berdasarkan informasi yang diterimanya terdapat dugaan adanya jejaring yang melibatkan sembilan pihak di lingkaran pemerintah yang berlatar belakang NU untuk memenangkan nama tertentu.
“Informasi yang saya terima mereka menginginkan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU dan KH Miftahul Akhyar sebagai Rais Aam,” ujarnya.
Namun Gus Lilur tidak percaya gerakan tersebut benar-benar diketahui oleh Presiden Prabowo.
“Justru karena itu saya meminta Presiden turun tangan dalam pengertian yang paling sederhana, memastikan bahwa tidak ada pembantunya yang menggunakan nama Presiden, fasilitas kekuasaan, atau pengaruh jabatan untuk mencampuri urusan internal NU,” katanya.
Menurut Gus Lilur, hubungan antara posisi di pemerintahan dan struktur organisasi NU harus dikelola dengan baik agar tidak berubah menjadi penggunaan kekuasaan negara untuk menentukan kepemimpinan organisasi keagamaan.
“Siapa pun boleh berkompetisi. Tetapi jangan menggunakan kekuasaan negara untuk memenangkan kandidat tertentu,” tegasnya.
Gus Lilur yang juga penulis buku Prabowo untuk Indonesia Raya itu mempertanyakan motif di balik dugaan gerakan tersebut. Ia menduga terdapat kepentingan mempertahankan posisi politik melalui penguasaan struktur NU.
“Kalau benar gerakan itu ada, pertanyaannya sederhana, apakah ini semata-mata gerakan politik untuk mempertahankan posisi dan pengaruh? Apakah jabatan di pemerintahan kemudian harus diamankan melalui jabatan di PBNU?” ujarnya.
Ia menegaskan NU tidak boleh dijadikan kendaraan untuk mengamankan kepentingan politik siapa pun. Hal ini mengingat NU merupakan organisasi ulama.
"Muktamar harus menjadi forum memilih kepemimpinan berdasarkan keulamaan, integritas, kapasitas, dan kemampuan mengkhidmatkan organisasi kepada umat dan bangsa. Bukan memilih karena siapa yang paling dekat dengan penguasa,” ujar Gus Lilur.
Gus Lilur juga mempertanyakan sumber pembiayaan apabila benar terdapat operasi politik untuk memobilisasi dukungan dalam Muktamar ke-35 NU. Gus Lilur menegaskan tidak sedang menuduh adanya anggaran negara yang telah digunakan untuk membeli suara Muktamar. Ia justru meminta agar dugaan tersebut dibuktikan atau dibantah secara transparan.
“Jangan sampai ada uang negara yang dipakai untuk membeli suara muktamar. Saya tidak mengatakan itu sudah terjadi. Saya meminta agar kalau tidak terjadi, segera bantah dan pastikan tidak terjadi,” ujarnya.
Gus Lilur mengatakan, muktamar bukan sekadar perebutan jabatan ketua umum dan rais aam PBNU. Namun, yang dipertaruhkan adalah muruah NU sebagai organisasi keagamaan terbesar yang memiliki sejarah panjang dalam kehidupan bangsa.
“Apakah semua kiai NU bisa dibeli? Apakah semua PWNU bisa dibeli? Apakah suara muktamirin bisa dibeli? Saya tidak percaya. Saya percaya masih banyak kiai dan warga NU yang memiliki independensi dan keberanian,” katanya.
Gus Lilur mengajak para kiai, pengurus wilayah dan cabang NU, serta seluruh muktamirin menjaga independensi selama pelaksanaan muktamar.
"Muktamar adalah forum tertinggi NU. Kedaulatan NU ada di tangan muktamirin,” ujarnya.
Ia menegaskan tidak sedang menyatakan dukungan ataupun penolakan terhadap kandidat tertentu. Menurutnya, siapa pun yang maju dalam muktamar harus diberi kesempatan yang sama sepanjang memenuhi aturan organisasi.
“Kalau Gus Kikin maju, silakan. Kalau Miftahul Akhyar maju, silakan. Kalau Yahya maju, silakan. Kalau ada calon lain, silakan. Tetapi jangan ada calon yang dimenangkan karena fasilitas kekuasaan,” katanya.
Baca Juga
Jelang Muktamar NU, Gus Ipul Minta Nahdliyin Tak Terbawa Isu di Medsos
Gus Lilur berharap Muktamar ke-35 NU dapat berlangsung secara tertib, independen serta sesuai dengan aturan organisasi serta ketentuan hukum yang berlaku. Gus Lilur juga meminta pemerintah menjaga jarak dari proses internal NU dan menghormati mekanisme organisasi.
Diberitakan, PBNU telah menetapkan lokasi perhelatan akbar Muktamar ke-35 NU. Pondok Pesantren Tambakberas yang berlokasi di Jombang, Jawa Timur, terpilih menjadi tuan rumah ajang tertinggi organisasi ulama tersebut yang akan digelar pada 27 hingga 31 Agustus 2026.
Keputusan ini disahkan dalam Rapat Gabungan Harian Syuriyah-Tanfidziyah yang berlangsung di Gedung PBNU, Jakarta, Selasa (7/7/2026).