Kepala Bakom: Evaluasi MBG Berpotensi Hemat Rp 12 Triliun per Tahun

JAKARTA, investortrust.id – Pemerintah terus mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna meningkatkan efisiensi anggaran dan memperluas manfaat kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Salah satu hasil evaluasi awal menunjukkan potensi penghematan anggaran hingga Rp 12 triliun per tahun melalui penyesuaian mekanisme insentif dan pengelolaan program.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan, penguatan tata kelola MBG kini mendapat dukungan tambahan dengan masuknya Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Sebelum ditunjuk, Agustina menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurut Qodari, pengalaman Agustina di bidang pengawasan dan keuangan diharapkan dapat membantu BGN menemukan ruang-ruang efisiensi dalam pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

“Kami yakin Ibu Sari dengan latar belakangnya sebagai BPKP bisa melihat celah-celah efisiensi dari MBG dan dari BGN. Pesannya juga akan sangat kuat dan teknokratis karena beliau termasuk yang memberikan masukan dan kajian kepada Presiden terkait implementasi MBG selama ini,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Salah satu langkah yang tengah disiapkan pemerintah adalah penghentian sementara pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Fokus akan diarahkan pada optimalisasi operasional SPPG yang telah berjalan saat ini.

Selain itu, pemerintah juga akan mengembalikan mekanisme perhitungan insentif ke metode sebelumnya, yakni berdasarkan jumlah penerima manfaat yang terealisasi. Kebijakan tersebut diperkirakan mampu menghasilkan efisiensi anggaran sekitar Rp 1 triliun setiap bulan.

“Hitungannya bisa menghemat sampai kurang lebih Rp 1 triliun setiap bulannya. Artinya setahun itu bisa Rp 12 triliun,” kata Qodari.

Dia menambahkan, evaluasi menyeluruh terhadap program MBG akan dilakukan selama masa libur sekolah. Selama periode tersebut, penyaluran program dihentikan sementara untuk memberikan ruang bagi BGN melakukan peninjauan terhadap berbagai aspek pelaksanaan program.

Evaluasi mencakup mekanisme penghitungan insentif, kebutuhan jumlah SPPG, hingga efektivitas distribusi manfaat kepada kelompok sasaran. Menurut Qodari, pemerintah juga akan memperkuat fokus program kepada kelompok rentan yang selama ini menjadi prioritas, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau yang dikenal sebagai kelompok 3B.

Selain itu, pembangunan SPPG ke depan akan lebih diarahkan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar manfaat program dapat dirasakan lebih merata.

“Fokus ke depan kepada pembangunan SPPG di daerah 3T sehingga kelompok-kelompok yang paling rentan ini bisa mendapatkan manfaat secara maksimal,” sebut Qodari.